Dewan Pengupahan Kepri Ajukan UMK Batam ke Gubernur Sebesar Rp4,1 Juta | SWARAKEPRI.COM
KEPRI

Dewan Pengupahan Kepri Ajukan UMK Batam ke Gubernur Sebesar Rp4,1 Juta

BATAM-Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riau menyepakati nominal Upah Minimum Kota (UMK) Batam untuk tahun 2020 mendatang sebesar Rp 4.130.279.

Dalam rapat yang berlangsung di lantai 5 gedung Graha Kepri, Batam Centre tersebut, Ketua DPP Kepri Tagor Napitupulu mengatakan angka tersebut merupakan hasil dari formula yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Dan hasil rapat ini nantinya akan diteruskan kepada Gubernur.

“Seluruh Kabupaten/Kota penetapan UMK ini sudah selesai pembahasannya, dan terakhir Batam dengan kesepakatam kenaikan sebesar 8,51 persen dari UMK tahun lalu sesuai dengan PP No.78 yakni Rp 4.130.279,” tuturnya pada Senin (18/11/2019).

Unsur serikat pekerja dan serikat buruh yang turut hadir dalam rapat tersebut di antaranya SPSI, FSPMI dan SBSI menyepakati besaran kenaikan UMK tersebut dengan beberapa catatan, salah satunya adalah agar Gubernur memperhatikan dan mempertimbangkan berita acara DPK Batam dari unsur serikat pekerja dan unsur serikat buruh.

“Mengenai usulan catatan-catatan dari SP/SB tadi nanti kita sampaikan kepada Pak Gubernur melalui berita acara ini. Bagaimana nanti arahan dari beliau maka kami akan sampaikan lagi,” lanjutnya.

Tagor berharap besaran angka UMK 2020 tersebut dapat diterima dengan baik oleh semua pihak.

“Semoga saat pembahasan dan penetapan UMK pada tingkat Gubernur nanti dapat berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan UMK 2020 ini nantinya dapat diterima oleh semua pihak dengan baik,” jelasnya.

Sebelumnya diketahui pada Selasa (05/11) lalu Dewan Pengupahan Kota Batam yang terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja telah menyepakati usulan besaran upah UMK Batam tersebut. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Batam, Rudi Syakyakirti.

“Dalam pembahasan oleh DPK tadi, kami mengusulkan besaran UMK Batam pada tahun 2020 sebesar 4,1 juta. Angka tersebut mengacu pada PP. No. 78 tahun 2015, dimana kenaikannya sebesar 8,51. Angka itu dihitung berdasarkan inflasi nasional sebesar 3,9 persen serta pertumbuhan ekonomi nasional atau PPDB sebesar 5,12 persen,” terangnya.

 

 

 

 

 

 

(Van)

KOMENTAR FACEBOOK
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 + two =

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

SWARAKEPRI.COM merupakan Portal Berita Independen dan Terpercaya

PT SWARA KEPRI MEDIA 2018

To Top