Dugaan Korupsi Reklamasi Dilaporkan ke Kejari Batam | SWARAKEPRI.COM
HUKRIM

Dugaan Korupsi Reklamasi Dilaporkan ke Kejari Batam

Kantor Kejaksaan Negeri Batam/ist

BATAM – Dugaan tindak pidana korupsi dana pendapatan hibah reklamasi pantai resmi dilaporkan ke Kejaksaan Negeri(Kejari) Batam oleh LSM Barelang, Garda Indonesia dan LSM GENAP DARA Kepri, Senin(6/6/2016) siang.

 

Ketua LSM Barelang, Yusril Koto mengatakan laporan dugaan korupsi tersebut diserahkan langsung kepada staf Kepala Kejaksaan Negeri(Kajari) Batam yang berada di lantai 4 kantor Kejari sekitar pukul 14.00 WIB.

 

“Laporannya tadi kami serahkan ke staf Kejari di lantai 4,” ujar Yusril kepada AMOK Group, Senin(6/6/2016) sore.

 

Dia mengatakan dugaan tindak pidana korupsi yang mereka laporkan terkait pendapatan reklamasi pantai sebesar Rp 8 Miliar yang diduga belum masuk ke kas daerah Batam sejak tahun 2012.

 

“Pendapatan reklamasi itu berasal dari setoran investor yang mengelola reklamasi pantai lahan milik Pemko Batam seluas 2.195.030,92 m2 dikali 5000 rupiah per m2,” jelasnya.

 

Menurutnya Badan Pertanahan Daerah(BPD) kota Batam diduga tidak melakukan penagihan atas kewajiban para investor pelaksana reklamasi pantai tersebut.

 

“Diduga ada kongkalikong, sehingga pendapatan reklamasi pantai itu tidak masuk kas daerah,” jelasnya.

 

Dikatakannya bahwa dari total Rp 12 miliar pendapatan hibah reklamasi yang dianggarkan, Pemko Batam diduga sudah menerima sebesar Rp 4 Miliar dari investor, sedangkan sisanya sebesar Rp 8 Miliar merupakan tunggakan investor yang menjadi piutang Pemko Batam sejak 16 April 2012 hingga sekarang.

 

“Ini berarti pembayaran yang dilakukan investor itu diduga tidak masuk rekening perkiraan pendapatan. Lantas yang menjadi pertanyaan, kemana dana yang diterima Pemko Batam itu?” ujarnya.

 

Kepala Seksi Pidana Khusus(Kasi Pidsus) Kejari Batam, M Iqbal ketika dikonfirmasi mengaku belum mengetahui adanya laporan dari LSM terkait dugaan korupsi reklamasi.

 

“Saya belum tahu apakah ada surat pelaporan dari LSM, tapi biasanya kalaupun ada, surat pelaporan yang masuk langsung ke Kajari,” ujar Iqbal kepada AMOK Group, Senin(6/6/2016) sore.

 

 

(red/tim)

KOMENTAR FACEBOOK
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × four =

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

SWARAKEPRI.COM merupakan portal berita terdepan di Batam dan Kepulauan Riau

To Top