Kadisduk Batam Diduga “Peras” Biro Jasa KTP | SWARAKEPRI.COM
HUKRIM

Kadisduk Batam Diduga “Peras” Biro Jasa KTP

Kadisduk Batam Mardanis/ist

Satu Berkas KTP baru Dikenakan Tarif Rp 200 Ribu

BATAM – swarakepri.com : Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil(Kadisduk Capil) Kota Batam Mardanis diduga kuat telah melakukan pungutan liar(pungli) dalam proses penerbitan data kependudukan KTP dan Kartu Keluarga.

Untuk satu berkas KTP baru, Mardanis disebut menerima upeti sebesar Rp 200 ribu sedangkan untuk perpanjangan dikenakan tarif Rp 150 ribu per berkas.

Menurut narasumber terpercaya swarakepri.com, dalam melakukan aksi pungutan liar(pungli,red) pengurusan KTP dari biro jasa yang ada, Mardanis dibantu oleh salah satu staff honor Disduk Batam berinisial Ri. Ri sendiri bertugas menerima berkas dan uang yang telah dikumpulkan para biro jasa.

Dikatakannya bahwa sebelum menyerahkan berkas dan uang ke Ri, para biro jasa harus mengumpulkan berkas permohonan KTP baru sebanyak 100 berkas lalu diserahkan ke Ri melalui perwakilan biro jasa. Hal yang sama juga dilakukan untuk berkas permohonan perpanjangan KTP. Untuk perpanjangan para biro jasa menyerahkan 50-70 berkas .

“Kalau untuk KTP baru minimal 100 berkas yang diserahkan. Untuk perpanjangan biasanya 50 sampai 70 berkas,” ungkap sumber ini, Jumat(17/4/2015) sore.

Untuk penyerahan berkas KTP baru dan uangnya ke Ri, biasanya dilakukan sekali dalam 3 hari atau paling lama seminggu sekali.

Jika dihitung dari berkas permohonan KTP baru dan perpanjangan KTP yang diserahkan biro jasa, dalam seminggu Mardanis diduga menerima upeti sebesar Rp 30 juta.

Hingga berita ini diunggah upaya konfirmasi yang dilakukan swarakepri.com(amok grup) tidak ditanggapi Kadisduk Capil Batam Mardanis.

Untuk diketahui dalam pasal 95 B UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditegaskan bahwa setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT Instansi Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79A dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). (red/AMOK)

KOMENTAR FACEBOOK
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × four =

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

SWARAKEPRI.COM merupakan portal berita terdepan di Batam dan Kepulauan Riau

SWARAKEPRI.COM Design by Batam Visual

To Top