Rebutan Upeti Dilokasi “Maksiat” di Batam | SWARAKEPRI.COM
OPINI

Rebutan Upeti Dilokasi “Maksiat” di Batam

BATAM – swarakepri.com : Maraknya tempat maksiat yang tumbuh subur di Batam menjadi daya tarik yang sangat menggoda bagi oknum-oknum aparat hukum, aktivis LSM dan Ormas bahkan media yang ada di Batam.

 

Upeti yang ditawarkan para pengelola tempat maksiat hingga kini terbukti cukup ampuh untuk melanggengkan usaha yang melanggar hukum tersebut.

Beberapa lokasi maksiat di Batam yang secara terang-terangan memberikan upeti kepada oknum-oknum aparat hukum dan elemen masyarakat ini diantaranya pengelola Tempat Hiburan Malam(THM) khususnya diskotik yang secara terang-terangan melakukan peredaran narkotika dan prostitusi.

Upeti yang mengalir dari pengelola THM ini nilainya diduga cukup besar kepada oknum petinggi Kepolisian dan aparat terkait lainnya. Terbukti hingga kini aparat kepolisian tidak pernah menindak tegas pengelola THM meskipun dalam razia yang pernah digelar ditemukan adanya peredaran narkotika.

Lokasi maksiat lainnya yang diduga menawarkan upeti yang cukup besar berasal dari pengelola usaha Gelanggang Permainan(Gelper) yang disinyalir berbau judi. Perjalanan bisnis yang satu ini di Batam tergolong cukup unik karena dalam beberapa tahun terakhir selalu menjadi polemik namun tetap bisa beroperasi dengan berbagai modifikasi modus kongkalikong yang dilakukan Pemko Batam dan aparat penegak hukum yang ada.

Upaya Pemko Batam dan aparat penegak hukum untuk mempertahankan upeti dari bisnis Gelper ini berjalan mulus. Diduga menggunakan modus koordinasi “abu-abu” dengan aparat hukum, Pemko Batam melalui Badan Penanaman Modal(BPM) Kota Batam mengeluarkan ijin untuk operasional lokasi gelper dengan tarif yang nilainya cukup fantastis yakni mencapai ratuan juta rupiah per satu lokasi.

Pertanyaannya kemudian apakah ijin yang diberikan Pemko Batam sesuai dengan pelaksanaan dilapangan? Jawabannya 1000 persen tidak. Ijin yang dikeluarkan Pemko Batam sama sekali berbeda dengan fakta dilapangan. Justru disinilah diduga berperan koordinasi abu-abu antara Pemko Batam dengan aparat hukum tersebut.

BPM Kota Batam yang dipimpin Gustian Riau diduga juga telah mendapatkan upeti dari ijin yang dikeluarkan. Sedangkan oknum aparat hukum, LSM dan Ormas serta Media memperoleh upeti dari pengelola gelper agar aman dari pelanggaran ijin, dimana dalam prakteknya gelper yang ada diduga telah disulap menjadi praktek perjudian.

Bagi pengelola gelper, pemberian upeti yang nilainya cukup besar ini tidak menjadi masalah karena keuntungan yang dihasilkan dari bisnis berbau judi ini juga cukup besar. Untuk melancarkan bisnisnya, pengelola gelper juga merekrut oknum-oknum aparat hukum, LSM, Ormas dan Media sebagai penghubung untuk memberikan upeti.

Hal inilah yang terjadi hingga sekarang. Adapun razia yang dilakukan kepolisian di lokasi gelper yang ada diduga hanya upaya untuk menaikkan posisi tawar untuk memperoleh upeti yang lebih besar atau untuk melakukan pencitraan menyambut kunjungan dari petinggi Kepolisian dari Mabes Polri ke Batam.

Selain dua bisnis diatas, masih banyak lagi bisnis maksiat di Batam yang dibiarkan beroperasi tanpa pengawasan dan penegakan hukum yang jelas dan tegas.

(Redaksi)

KOMENTAR FACEBOOK
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

SWARAKEPRI.COM merupakan portal berita terdepan di Batam dan Kepulauan Riau

To Top