Analisa Pakar Hukum Pidana Unrika Batam Soal Survei Citra KPK Lebih Tinggi dari Kejaksaan

3. Efisiensi dan Akuntabilitas Proses Penegakan Hukum

Kejagung telah membuktikan keseriusan dalam menuntaskan kasus-kasus hingga tahap akhir, termasuk putusan pengadilan tingkat banding. Hal ini mencerminkan efisiensi, keberanian, dan keberpihakan pada hukum tanpa diskriminasi.

4. Citra Positif di Mata Publik

Survei menunjukkan bahwa Kejaksaan Agung terus mendapat apresiasi publik atas kinerjanya, meskipun pada survei terakhir mereka sedikit berada di bawah KPK dalam persepsi citra. Namun, kontribusi nyata Kejaksaan dalam penyelamatan aset negara masih menjadi salah satu poin kekuatan mereka.

Kemudian menurut Dr Alwan bahwa rekam jejak dalam dua tahun terakhir Kejaksaan Agung menunjukkan konsistensi dan progresivitas dalam menangani berbagai kasus besar, seperti:

1. Kasus korupsi minyak goreng: Kasus ini melibatkan petinggi kementerian dan pengusaha besar, dengan kerugian negara yang signifikan.

2. Kasus Jiwasraya dan Asabri: Pengembalian kerugian negara dari skema investasi yang merugikan ribuan orang menunjukkan kemampuan Kejagung dalam menyelesaikan kasus korupsi sistemik.

3. Kasus Mafia Tanah: Penuntasan kasus ini menunjukkan Kejagung aktif menangani kejahatan yang berdampak langsung pada masyarakat luas.

Adapun kemunduran kinerja KPK menurutnya meskipun citra KPK mengalami peningkatan pada survei terakhir, berbagai tantangan dan kontroversi menunjukkan adanya penurunan kinerja substansial dalam beberapa tahun terakhir:

1. Kekalahan dalam Sidang Praperadilan

KPK kerap kalah dalam sejumlah sidang praperadilan terkait penetapan tersangka. Contoh terbaru adalah kasus Hasto Kristiyanto, yang memperlihatkan kurangnya kesiapan hukum KPK dalam menghadapi praperadilan.

2. Kasus yang Mangkrak

Beberapa kasus besar yang ditangani KPK terkesan mandek atau tidak kunjung tuntas, seperti kasus Harun Masiku yang menjadi perhatian publik sejak lama. Bahkan, pengakuan dan permintaan maaf KPK terkait kesalahan penetapan tersangka (seperti dalam kasus CSR Bank Indonesia) mencoreng reputasi lembaga tersebut.

3. Kontroversi Internal dan Kepemimpinan

Revisi UU KPK tahun 2019 menciptakan persepsi buruk terhadap independensi lembaga ini. Kepemimpinan Firli Bahuri juga kerap menjadi sorotan karena dianggap kurang transparan dan profesional.

4. Kehilangan Kepercayaan Publik

Pada tahun-tahun sebelumnya, citra dan tingkat kepercayaan publik terhadap KPK menurun drastis, meskipun survei terbaru menunjukkan sedikit perbaikan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor ketidakpuasan terhadap penanganan kasus yang tidak konsisten.