Ansar Sebut Kepri jadi Pintu Gerbang Indonesia Wujudkan Kerukunan

KEPRI – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad  menyampaikan bahwa saat ini  Provinsi Kepulauan Riau telah menjadi pintu gerbang Indonesia
terutama bagi negara-negara ASEAN dan menjadi salah satu benchmark.

Hal itu disampaikan Gubernur Ansar saat menyelenggarakan jamuan makan malam dan silaturrahmi kepada ketua-ketua majelis agama, kepada pengurus Asosiasi FKUB Indonesia, FKUB Propinsi se Indonesia  di  Aula Wan Seri Beni Kantor Gubernur Kepulauan Riau di Pulau Dompak Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau  yang dibacakan Asisten Administrasi Umum Misbardi, Rabu (5/10/2022 ).

Menurut Ansar, secara geografis Kepri ibarat miniaturnya Indonesia, dengan lautan seluas 96 persen dan hanya 4 persen luas daratan, serta mempunyai 2.408 pulau, yang tersebar dari Selat Malaka, Selat Karimata hingga Laut Natuna yang berbatasan langsung dengan hampir semua negara ASEAN.

“Pertumbuhan ekonomi Kepri saat ini  secara agregat juga berkontribusi besar terhadap pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional dalam berbagai sektor. Oleh karena itu Kepri terus berbenah untuk menumbuhkembangkan sektor unggulan, dengan dual track strategy, yaitu strategi pembangunan yang tidak semata berbasis keunggulan dan berorientasi sektor (sector advantage oriented), tetapi mengkombinasikannya dengan pembangunan berbasis keunggulan dan berorientasi regional (regional advantage oriented),” katanya menjelaskan.

Ditambahkan, mengingat Kepri dengan 7 kabupaten/kota yang masing-masingnya memiliki karakteristik, potensi, peluang dan tantangan yang berbeda-beda Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah juga melaksanakan urusan pemerintahan umum, yang mempunyai tugas yaitu Pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD 1945 pelestarian bhineka tunggal ika dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan antar suku, intrasuku, agama, ras dan golongan dalam mewujudkan kerukunan dan  stabilitas nasional.

“Dengan tugas penanganan konflik sosial, koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di daerah, pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila, pelaksanaan urusan pemerintahan yang bukan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instasi vertikal, selanjutnya dalam pelaksanaan tugas tersebut perlu dilakukan sinkronisasi program antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota,” katanya.