Categories: NASIONAL

Badan Pemeriksa Keuangan Segera Audit Dana Desa

MANGUPURA – Program Dana Desa yang telah dilakukan selama tiga tahun akan segera diaudit BPK.

Dana desa sendiri pertama kali dicetuskan pada 2015. Sejak tahun 2015 pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp20,8 triliun dan Rp46,9 triliun pada 2016. Sementara tahun ini, pemerintah menganggarkan dana desa sebesar Rp60 triliun atau setiap desa mendapatkan dana sekitar Rp800 juta hingga Rp900 juta.

Jumlah tersebut diperkirakan akan terus meningkat hingga mencapai Rp1 miliar per desa pada tahun berikutnya.

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan dana desa bisa menjadi salah satu proyek pemerintah Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan.

Terlebih masalah kemiskinan masuk dalam salah satu dari 17 tujuan dalam Sustainable Development Goals (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan yang disepakati akan terwujud pada 2030.

BPK sendiri bertugas melakukan audit pada masing-masing program pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Sementara, dana desa menjadi salah satu program untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan tersebut.

“BPK akan bertugas melakukan audit kinerja dalam setiap program pemerintah agar tercapainya sustainable development goals pada 2030,” sebutnya, Rabu (23/8).

Kata dia, dana desa sangat bagus tujuannya untuk menggerakkan ekonomi hanya saja dalam prakteknya justru programnya berlaku universal di semua wilayah. Padahal, karakteristik semua desa itu berbeda.

“Dana desa banyak programnya mestinya setiap desa beda-beda untuk menggerakan desa supaya bekerja,” sebutnya.

Menurutnya, masing-masing desa mempunyai karakteristik sendiri dan ini yang harus dilihat pemerintah dalam menjalankan program.

Dia menyangkan, jika terus berlanjut seperti ini dalam penerapan dana desa maka uang yang diturunkan akan seperti terbuang percuma.

Sementara, terkait keberhasilan dari dana desa, BPK sendiri sedang mengambil ancang-ancang untuk melakukan audit.

Kata dia, dari hasil audit yang didapat pihaknya akan memberikan rekomendasi ke pemerintah mengenai kekurangan program ini sehingga nantinya dapat diperbaiki.

“Kita baru mau melakukan, sekarang sedang persiapan,” sebutnya.

Editor    : Roni Rumahorbo

Sumber : Bisnis.com

Roni Rumahorbo

Recent Posts

BRI KCP Kalisari dan Kecamatan Pasar Rebo Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Pemanfaatan AI

Jakarta Timur – Sebagai bentuk komitmen dalam mendukung pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan…

2 jam ago

Tanam 16.000 Bibit Mangrove, PT Pelindo Solusi Logistik Perkuat Ekosistem Blue Carbon untuk Mitigasi Perubahan Iklim

PT Pelindo Solusi Logistik (“SPSL”) sebagai subholding BUMN Kepelabuhanan Pelindo mempertegas komitmennya mendukung upaya global…

2 jam ago

WSBP Perkuat Governance, Risk Management, & Compliance untuk Capai Kinerja Berkelanjutan

PT Waskita Beton Precast Tbk (kode saham: WSBP) percaya bahwa penguatan penerapan Tata Kelola, Manajemen…

2 jam ago

Mengapa Biaya Pernikahan Sering Melewati Anggaran dan Bagaimana Mengatasinya

Pernikahan sering kali dianggap sebagai momen paling berharga dalam hidup seseorang. Ia bukan hanya tentang…

2 jam ago

BTC Berpeluang 50% Tembus US$140K Bulan Ini, Model Historis Beri Clue

Bitcoin (BTC) kembali menjadi sorotan utama di pasar aset digital setelah seorang ekonom, Timothy Peterson, merilis…

12 jam ago

Tokocrypto Resmi Perdagangkan Token ASTER yang Naik Hampir 10.000%

Platform perdagangan aset kripto No. 1 di Indonesia, Tokocrypto, resmi membuka perdagangan token Aster (ASTER)…

13 jam ago

This website uses cookies.