Categories: NASIONAL

Badan Pemeriksa Keuangan Segera Audit Dana Desa

MANGUPURA – Program Dana Desa yang telah dilakukan selama tiga tahun akan segera diaudit BPK.

Dana desa sendiri pertama kali dicetuskan pada 2015. Sejak tahun 2015 pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp20,8 triliun dan Rp46,9 triliun pada 2016. Sementara tahun ini, pemerintah menganggarkan dana desa sebesar Rp60 triliun atau setiap desa mendapatkan dana sekitar Rp800 juta hingga Rp900 juta.

Jumlah tersebut diperkirakan akan terus meningkat hingga mencapai Rp1 miliar per desa pada tahun berikutnya.

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan dana desa bisa menjadi salah satu proyek pemerintah Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan.

Terlebih masalah kemiskinan masuk dalam salah satu dari 17 tujuan dalam Sustainable Development Goals (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan yang disepakati akan terwujud pada 2030.

BPK sendiri bertugas melakukan audit pada masing-masing program pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Sementara, dana desa menjadi salah satu program untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan tersebut.

“BPK akan bertugas melakukan audit kinerja dalam setiap program pemerintah agar tercapainya sustainable development goals pada 2030,” sebutnya, Rabu (23/8).

Kata dia, dana desa sangat bagus tujuannya untuk menggerakkan ekonomi hanya saja dalam prakteknya justru programnya berlaku universal di semua wilayah. Padahal, karakteristik semua desa itu berbeda.

“Dana desa banyak programnya mestinya setiap desa beda-beda untuk menggerakan desa supaya bekerja,” sebutnya.

Menurutnya, masing-masing desa mempunyai karakteristik sendiri dan ini yang harus dilihat pemerintah dalam menjalankan program.

Dia menyangkan, jika terus berlanjut seperti ini dalam penerapan dana desa maka uang yang diturunkan akan seperti terbuang percuma.

Sementara, terkait keberhasilan dari dana desa, BPK sendiri sedang mengambil ancang-ancang untuk melakukan audit.

Kata dia, dari hasil audit yang didapat pihaknya akan memberikan rekomendasi ke pemerintah mengenai kekurangan program ini sehingga nantinya dapat diperbaiki.

“Kita baru mau melakukan, sekarang sedang persiapan,” sebutnya.

Editor    : Roni Rumahorbo

Sumber : Bisnis.com

Roni Rumahorbo

Recent Posts

Sidang Gugatan PTPN IV, Ahli Sebut Klaim Rp140 Miliar Terhadap Masyarakat Tidak Berdasar

RIAU - Sidang gugatan dan klaim PTPN IV regional III sebesar Rp140 Miliar terhadap Koperasi…

2 hari ago

Di Balik Yayasan Jumat Pagi, Ada Sosok Ir. Novrizal dan Relawan yang Tak Pernah Lelah

LINGGA – Dari langkah kecil yang dilakukan dengan tulus, sebuah gerakan sosial bernama Jumat Pagi…

3 hari ago

Umumkan Idul Fitri 31 Maret 2025, Ketua MUI Siak Hulu Juga Sampaikan Hal Penting ini

RIAU - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Siak Hulu H. Azmi Tamin Aminullah resmi…

3 hari ago

Kerugian Negara Kasus Korupsi Revitalisasi Pelabuhan Batu Ampar Masih Dihitung

BATAM - Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Kepri, Kombes Silvestre Simamora mengatakan kerugian negara…

5 hari ago

PT. RBM Bangun Gedung Fakultas Kedokteran PTN Pertama di Kepri

KEPRI - PT. Rancang Bangun Mandiri (PT. RBM) resmi menjadi kontraktor pelaksana pembangunan Gedung Fakultas…

5 hari ago

WSBP Catatkan Pertumbuhan Pendapatan 31,58% Sepanjang 2024

Jakarta, Maret 2025. PT Waskita Beton Precast Tbk (kode saham: WSBP) berhasil mencatatkan pertumbuhan pendapatan…

5 hari ago

This website uses cookies.