Categories: NASIONAL

Badan Pemeriksa Keuangan Segera Audit Dana Desa

MANGUPURA – Program Dana Desa yang telah dilakukan selama tiga tahun akan segera diaudit BPK.

Dana desa sendiri pertama kali dicetuskan pada 2015. Sejak tahun 2015 pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp20,8 triliun dan Rp46,9 triliun pada 2016. Sementara tahun ini, pemerintah menganggarkan dana desa sebesar Rp60 triliun atau setiap desa mendapatkan dana sekitar Rp800 juta hingga Rp900 juta.

Jumlah tersebut diperkirakan akan terus meningkat hingga mencapai Rp1 miliar per desa pada tahun berikutnya.

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan dana desa bisa menjadi salah satu proyek pemerintah Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan.

Terlebih masalah kemiskinan masuk dalam salah satu dari 17 tujuan dalam Sustainable Development Goals (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan yang disepakati akan terwujud pada 2030.

BPK sendiri bertugas melakukan audit pada masing-masing program pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Sementara, dana desa menjadi salah satu program untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan tersebut.

“BPK akan bertugas melakukan audit kinerja dalam setiap program pemerintah agar tercapainya sustainable development goals pada 2030,” sebutnya, Rabu (23/8).

Kata dia, dana desa sangat bagus tujuannya untuk menggerakkan ekonomi hanya saja dalam prakteknya justru programnya berlaku universal di semua wilayah. Padahal, karakteristik semua desa itu berbeda.

“Dana desa banyak programnya mestinya setiap desa beda-beda untuk menggerakan desa supaya bekerja,” sebutnya.

Menurutnya, masing-masing desa mempunyai karakteristik sendiri dan ini yang harus dilihat pemerintah dalam menjalankan program.

Dia menyangkan, jika terus berlanjut seperti ini dalam penerapan dana desa maka uang yang diturunkan akan seperti terbuang percuma.

Sementara, terkait keberhasilan dari dana desa, BPK sendiri sedang mengambil ancang-ancang untuk melakukan audit.

Kata dia, dari hasil audit yang didapat pihaknya akan memberikan rekomendasi ke pemerintah mengenai kekurangan program ini sehingga nantinya dapat diperbaiki.

“Kita baru mau melakukan, sekarang sedang persiapan,” sebutnya.

Editor    : Roni Rumahorbo

Sumber : Bisnis.com

Roni Rumahorbo

Recent Posts

KA Pandanwangi Tembus 1,15 Juta Penumpang di 2025, Andalan Mobilitas Wisata Tapal Kuda

Jember, Januari 2026 – Kinerja layanan KA Pandanwangi relasi Jember – Ketapang PP terus menunjukkan…

4 jam ago

Ini Tanggapan Bittime Terkait Dampak Inflasi Amerika Serikat dan Kebijakan Tarif Trump Pekan Ini

Jakarta, 13 Januari 2026 - Pasar aset kripto saat ini sedang berada dalam fase konsolidasi yang…

5 jam ago

Antisipasi Libur Isra Miraj 15–18 Januari, KAI Daop 1 Jakarta Sediakan 158 Ribu Tempat Duduk

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat pada libur…

12 jam ago

Optimasi Hilirisasi Bauksit Nasional, Ciptakan Nilai Tambah Hingga US$3,8 triliun

JAKARTA – Langkah Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam mineral bauksit, menjadi…

14 jam ago

Topremit Kembali Raih Award “Penyedia Jasa Transfer Terbaik 2025” dari BI

Topremit kembali menyabet penghargaan bergengsi dari Bank Indonesia sebagai ‘Penyedia Jasa Transfer Terbaik 2025’. Melalui acara…

1 hari ago

Ruas Batang–Semarang Dorong Pengembangan Kawasan Industri di Jawa Tengah

Semarang (14/01) – PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) menegaskan bahwa Jalan Tol Batang–Semarang merupakan salah…

2 hari ago

This website uses cookies.