Diperiksa Sebagai Terdakwa, Dju Seng Jelaskan Soal Izin Lahan di Tanjung Gundap Batam

BATAM – Sidang lanjutan perkara Dju Seng dalam kasus dugaan perusakan hutan lindung Tanjung Gundap IV Batam kembali digelar di Pengadilan Negeri Batam, pada Kamis 9 Juli 2026 pagi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Tiwik ini beragendakan pemeriksaan terdakwa.

Pengajuan PL ke BP Batam

Dalam keterangannya, Dju Seng menjelaskan bahwa di tahun 2014 dan 2022 PT.Tunas Makmur Sukses(TMS) mengajukan permohonan Penetapan Lokasi(PL) dari Badan Pengusahaan(BP) Batam sebelum ia menjabat sebagai Direktur.

“Permohonan pengajuan PL itu ditandatangani oleh Direktur yang lama,”ujarnya menjawab pertanyaan JPU.

Ia mengatakan bahwa setelah PL diterbitkan BP Batam, PT TMS melakukan pembayaran UWTO, dan selanjutnya dilakukan pengukuran lahan oleh BP Batam.

“Sebelum mendapatkan PL, PT TMS telah membayar UWTO, sekitar Rp10 Miliar,”ujarnya.

Cut and Fill Setelah Izin Fatwa Planologi Terbit 

Dju Seng mengungkapkan sebelum melakukan kegiatan cut and fill di lokasi lahan tersebut, pihaknya sudah mendapatkan Izin Fatwa Planologi dari BP Batam.

“Izin Fatwa Planologi yang terbit itu untuk 17,9 Hektar, dari total PL sekitar 30 Hektar. Setelah terbit fatwa kami baru mulai melakukan cut and fill. Fatwa terbit di bulan April 2023, kami mulai melakukan cut and fill di bulan Mei,”terangnya.

Cut and Fill Dikerjakan PT.SIB

Ia menjelaskan bahwa yang melakukan pekerjaan cut and fill dilokasi tersebut adalah PT.Sri Indah Barelang(PT.SIB) setelah mendapatkan perintah dari PT.TMS.

“PT.TMS saya sebagai Direktur memberikan perintah kepada PT.SIB untuk melakukan kegiatan di lokasi tersebut. Setelah mendapatkan perintah dari PT.TMS, Proyek Manager PT.SIB, Marlin Harahap memberikan perintah kepada Peter Situmorang (Mandor) untuk bekerja di lapangan,”terangnya.

Dju Seng menegaskan bahwa dalam surat perintah(tugas) tersebut, pekerjaan cut and fill sesuai dengan Izin Fatwa Planologi yang ada. Ia juga mengaku tidak mengetahui bahwa pekerjaan cut and fill tersebut memasuki Kawasan hutan lindung.

“Saya tidak tahu. Saya tahu saat ada sidak dari (Polisi)Kehutanan di Oktober,”ucapnya.

Ia juga mengaku tidak pernah menerima surat teguran dari Polisi Kehutanan terkait kegiatan cut and fill yang ada. “Saya tidak terima surat teguran,”tegasnya.