Indonesia Serukan Perdamaian Myanmar Jelang Pertemuan ASEAN

AHA Centre, badan ASEAN untuk manajemen bencana, telah menyelesaikan penilaian kebutuhan bersama di Myanmar dan memberikan bantuan awal pada bulan Mei, kata Retno.

Dia mengatakan badan tersebut sedang mempersiapkan distribusi bantuan kepada 400 rumah tangga atau sekitar 1.450 pengungsi internal di wilayah Sagaing dan Magway Myanmar, yang merupakan salah satu prioritas berikutnya.

Indonesia sendiri telah mengirimkan 45 ton bantuan kemanusiaan ke Myanmar bulan lalu, kata dia.

Jakarta patut diapresiasi sekaligus dikritik

Hunter Marston, seorang peneliti di Australian National University, mengatakan bahwa tidak mungkin menilai kemajuan hubungan diplomatik Indonesia dengan berbagai pihak di Myanmar, karena bersifat rahasia dan tertutup.

Di satu sisi, Jakarta harus diapresiasi karena telah melakukan begitu banyak pertemuan dengan pemangku kepentingan yang berbeda, kata Marston.

“Fakta bahwa Jakarta telah menjadi perantara begitu banyak pertemuan, dengan kinerja bersama berbagai pemangku kepentingan, sangat mengesankan dan harus didukung,” kata Marston kepada BenarNews.

Namun di sisi lain, pemerintah Indonesia telah menyepelekan luasnya konflik dan keengganan pihak yang bertikai untuk berkompromi, kata dia.

“Jadi masih harus dilihat apakah sesuatu yang substansial akan muncul dari pembicaraan yang sedang berlangsung. Jika Jakarta berhasil mencapai gencatan senjata atau lebih baik, komitmen untuk dialog politik antara NUG dan SAC, maka semua kerahasiaan dan kritik akan sepadan,” kata Marston.

”Namun, jika tidak ada hasil apa pun pada akhir masa keketuaan Indonesia, maka semua orang akan menyalahkan dan berkata, “Lihat? Sejak awal memang tidak ada peluang kemajuan.”

Peneliti Departemen Hubungan Internasional dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Muhammad Waffaa Kharisma menilai setiap penambahan kegiatan merupakan kemajuan penting bagi ASEAN.

“ASEAN punya tanggung jawab untuk membangun mekanisme yang berkesinambungan dari satu ketua ke ketua berikutnya, yang bertanggung jawab pada masyarakat dan pemangku kepentingan Myanmar,” kata dia.

Tantangannya, kata Waffaa, adalah mempertahankan model ini ke ketua selanjutnya dan mencegah ASEAN bersikap menyederhanakan masalah dan menormalisasi hubungan dengan SAC tanpa akuntabilitas dan perubahan sikap dari mereka.

“Namun [belum pasti] apakah kegiatan itu merupakan kemajuan bagi tuntutan dan masa depan rakyat Myanmar atas perlindungan diri mereka, pengembalian hak-hak mereka. Bagi mereka, belum tentu usaha ini bisa dikatakan kemajuan,” kata Waffaa./BenarNews