Jaksa Terima SPDP Kasus Perjalanan Dinas DPRD Batam

BATAM – Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan (SPDP) kasus dugaan tindak pidana korupsi perjalanan dinas anggota DPRD Kota Batam bulan Januari-Mei tahun 2016.

“SPDP sudah kami terima, tinggal tunggu kelengkapan berkas saja. Informasi terakhir pihak Kepolisian masih menunggu hasil audit dari BPK,” ungkap Kepala Seksi (Kasi) Pidsus Kejari Batam, Aji Satrio ketika ditemui SwaraKepri diruang kerjanya pada Kamis 27 April 2023.

Sebelumnya, Kepolisian Resor Kota (Polresta) Barelang masih menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas kasus dugaan tindak pidana korupsi perjalanan dinas anggota DPRD Kota Batam bulan Januari-Mei Tahun 2016.

“Sekarang posisinya masih menunggu hasil pemeriksaan BPK RI yang belum diserahkan ke kami, setelah itu baru kita gelar perkara,” ungkap Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol Budi Hartono kepada SwaraKepri pada Senin 10 April 2023.

Kata dia, untuk penetapan tersangka masih belum dilakukan meskipun pemeriksaan saksi sudah telah rampung dilakukan terkait dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

“Untuk saksi sudah kita periksa semua, tinggal tunggu olahan data dari BPK RI saja baru penetapan tersangka dan nanti kita ekspos,” jelasnya.

Polresta Barelang menaikan status kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut ke tahap penyidikan usai merampungkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi sebanyak 35 orang, yang terdiri dari anggota dewan di periode tersebut, staf ASN dan tenaga honorer yang bertugas.

Dugaan tindak pidana korupsi ini di awali dari laporan pihak Tour and Travel yang bekerjasama dengan DPRD Batam pada waktu itu yang mengaku belum dibayar padahal uang pembayaran telah diambil namun terindikasi dimanfaatkan oleh sejumlah oknum tertentu untuk kepentingan pribadi.

Kemudian Kepolisian Polresta Barelang melakukan pendalaman atas laporan ini dan ditemukan dugaan kerugian negara atas perjalanan dinas tersebut./Shafix