Jokowi Tetapkan IKN Nusantara Jadi Proyek Strategis Nasional

Pengamat Tata Kota Nirwono Yoga menilai ada tiga hal penting yang bisa dilihat ketika pembangunan IKN Nusantara dimasukkan menjadi PSN oleh pemerintah.

Pertama, udah bisa dipastikan pemerintah akan menyisihkan anggaran di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) untuk mega proyek tersebut. Kedua, semua aturan dan perizinan yang berkaitan dengan pembangunan IKN ini akan menjadi prioritas dan dipermudah. Ketiga, proyek tersebut harus mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Meski begitu, Nirwono menekankan dengan waktu yang kurang dari dua tahun menjelang 2024, seharusnya pemerintah realistis dan jangan terlalu ambisius untuk bisa membangun banyak hal di dalam IKN Nusantara ini. Hal ini terlihat dari rencana yang ingin memindahkan 60 ribu Aparatur Sipil Negara (ASN) ke ibu kota baru.

“Yang saya maksud dengan relatistis itu dibalik, tahun 2024 kita bisa membangun apa, dananya berapa, terus kemampuan kita seperti apa? Misal, sejak awal saya sudah tidak percaya kalau ada 60 ribu ASN akan dipindahkan, di mana berarti minimal harus membuat 60 ribu unit rumah susun,” ungkapnya kepada VOA.

Padahal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) diperkirakan hanya mampu memindahkan kurang lebih 6.000 ASN dalam dua tahun, menurut Nirwono. Karena itu, Nirwono memperkirakan dalam waktu yang tersisa sebelum 2024 ini, pemerintah hanya mampu membangun sebuah kota kecil yang diibaratkan sebagai ‘etalase.’

Menurutnya, hal tersebut akan lebih mudah dan realistis dikerjakan oleh pemerintah dibandingkan berambisi membangun gedung-gedung pencakar langit, Istana Kepresidenan, dan transportasi publik yang beragam.

“Dalam waktu dua tahun saya pesimis. Tapi kalau kota kecil, yang cukup hanya berjalan kaki atau bersepeda, berarti kotanya kecil, seperti SCBD-Sudirman misalnya. Itu lebih realistis dalam waktu dua tahun karena semua PSN tadi diwajibkan Juli 2024 itu harus sudah selesai,” jelasnya.