Categories: HeadlinesLingga

Kementan Minta Lingga Terbitkan Perda LP2B

JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia meminta Pemerintah Kabupaten Lingga segera menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Hal ini dimaksudkan untuk memproteksi lahan pertanian yang sudah dibangun pemerintah agar terlindungi secara konsisten dari kegiatan alih fungsi lahan guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. 

Permintaan itu disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Syukur Iwantoro saat menerima Bupati Lingga, Alias Wello dan Staf Khusus Bupati Lingga, Ady Indra Pawennari di ruang kerjanya, pada Jumat (5/10/2018).

“Ini juga jadi salah satu syarat yang ditetapkan pemerintah untuk mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) pembangunan jalan usaha tani tanaman pangan di Kementerian Pertanian,” ungkapnya.

Menurut dia, penerbitan Perda LP2B tersebut merupakan amanat dari Undang – Undang Nomor : 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan yang ditetapkan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

“Sebenarnya, setiap daerah sudah memiliki dasar untuk menerbitkan Perda LP2B, yakni dari RTRW. Jadi, kalau Lingga ingin mendapatkan DAK jalan usaha tani, syaratnya harus ada Perda LP2B,” ujarnya.

Keuntungan lain yang diperoleh atas penerbitan Perda LP2B ini, kata Syukur, pemerintah punya kewajiban yang diatur Undang – Undang untuk melakukan pembinaan bagi setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan lahan berkelanjutan.

“Kewajiban pembinaan itu meliputi, pemberian bimbingan, supervisi, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat,” bebernya.

Bupati Lingga, Alias Wello menemui Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Syukur Iwantoro dalam rangka menindaklanjuti nota kesepahaman antara Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun dan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman tentang percepatan ekspor dan pengembangan usaha pertanian di wilayah perbatasan Kepulauan Riau.

“Jujur, saya senang dengan adanya nota kepahaman ini. Paling tidak, Lingga tidak lagi bekerja sendirian, tapi ada sinergi yang mengikat dengan Pemerintah Provinsi. Persoalan infrastruktur pengairan yang selama ini menjadi kendala percepatan usaha pertanian di Lingga bisa kita atasi bersama,” jelas Awe, sapaan akrab Bupati Lingga ini.

Dalam pertemuan yang dihadiri tim dari Biro Perencanaan, Direktorat Pengelolaan Air Irigasi, Direktorat Alat dan Mesin Pertanian (Alasintan), serta Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan, Awe memaparkan beberapa kegiatan prioritas yang dibutuhkan Pemerintah Kabupaten Lingga untuk percepatan pengembangan usaha pertanian.

Kegiatan prioritas yang dibutuhkan Lingga tersebut antara lain, Irigasi, Embung, Jalan Usaha Tani, Balai Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak, Pusat Kesehatan Hewan, Rice Milling Unit dan Balai Penyuluhan Pertanian. 

Editor : Siska

Redaksi - SWARAKEPRI

Recent Posts

Pengaruh Teknologi Audio Visual terhadap Fungsi dan Nilai Ruang Kantor dalam Meningkatkan Kolaborasi dan Produktivitas

Artikel "Pengaruh Teknologi Audio Visual terhadap Fungsi dan Nilai Ruang Kantor" oleh Melvin Halpito, Managing…

54 menit ago

Resmi Dibuka! FOODPARK, Kantin BINUS @Kemanggisan Anggrek Campus Hadir dengan Konsep Baru Ala Gen Z dan Siap Jadi Spot Favorit Mahasiswa

Jakarta, 17 April 2025 – BINUS University secara resmi meluncurkan kantin terbaru di BINUS @Kemanggisan…

2 jam ago

Mahasiswa Surabaya Rebut Juara Lomba Entrepreneurship dengan Inovasi Pengelolaan Sampah Plastik

MAXY Academy kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung pengembangan talenta muda berbasis dampak sosial melalui penyelenggaraan…

3 jam ago

Pendapatan Naik, WSBP Keluarkan Rp2,02 Triliun untuk Bayar Supplier dan Vendor di Tahun 2024

PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga keberlanjutan operasional dan meningkatkan…

4 jam ago

POGI Tegaskan Komitmen Terhadap Etika dan Perlindungan Pasien Usai Dugaan Pelanggaran Anggota

Pengurus Pusat Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) menyampaikan keprihatinan mendalam atas dugaan pelanggaran etik…

6 jam ago

Kedutaan Besar India Bersama The Habibie Center Fasilitasi Diskusi Meja Bundar: Perkuat Peran Global South Lewat BRICS

Duta Besar India untuk Indonesia, Sandeep Chakravorty menyatakan bahwa keanggotaan Indonesia dalam BRICS merupakan langkah…

10 jam ago

This website uses cookies.