Kementerian PU Bangun 456 Huntara Bagi Warga Terdampak Bencana Tanah Bergerak di Kabupaten Tegal

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat penyediaan hunian sementara (huntara) berspesifikasi standar layak huni untuk memfasilitasi 456 kepala keluarga korban bencana tanah bergerak di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah.

Menteri PU Dody menegaskan, percepatan infrastruktur kedaruratan ini ditargetkan rampung selambatnya H-5 menjelang Idul Fitri 2026. Upaya ini dilakukan agar masyarakat terdampak segera mendapatkan akses tempat tinggal darurat yang aman dan terhindar dari risiko pergerakan tanah susulan. Diharapkannya, warga dapat segera menempati hunian yang lebih aman sebelum masa mudik dan libur Idulfitri 2026.

Kompleks huntara tersebut dikembangkan dengan total kapasitas 38 blok, di mana masing-masing blok terdiri dari 12 unit hunian. Seluruh unit dirancang terintegrasi dengan utilitas dasar dan infrastruktur penunjang kehidupan sosial kemasyarakatan guna menjamin kelayakan hidup para pengungsi.

Fasilitas yang disiagakan di kawasan tersebut mencakup jaringan listrik dari PLN, instalasi air bersih, masjid sebagai pusat ibadah, balai pertemuan warga, pos kesehatan, serta lapangan sepak bola mini (mini soccer) untuk ruang interaksi publik.

Dalam tahap pelaksanaannya, Kementerian PU menjalin koordinasi dengan pemerintah daerah dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah. Sinergi lintas instansi ini berfokus pada kajian teknis kebencanaan untuk memastikan titik lokasi pembangunan memenuhi kriteria keamanan geologis.

Mengingat tingginya kerentanan wilayah terdampak, pemerintah daerah dan otoritas teknis juga tengah menyurvei sejumlah lahan alternatif dengan struktur tanah yang lebih stabil. Pemetaan ini disiapkan untuk mengakomodasi potensi penambahan huntara sekaligus mematangkan rencana relokasi permukiman permanen di masa mendatang.

Kementerian PU menggarisbawahi bahwa strategi penanganan pascabencana di Kabupaten Tegal tidak hanya berorientasi pada penyediaan fisik, melainkan menjadi langkah awal penataan kawasan permukiman yang aman dan berkelanjutan bagi keselamatan masyarakat jangka panjang.

Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak” dalam menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.

#SigapMembangunNegeriUntukRakyat

#SetahunBerdampak

About Biro Komunikasi Kementerian Pekerjaan Umum

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merupakan kementerian negara dalam Kabinet Merah Putih di Pemerintah Republik Indonesia. Kementerian ini bertugas dalam urusan pekerjaan umum, yaitu: bertugas dan bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di Indonesia, termasuk jalan raya, jembatan, pengelolaan air. Kementerian Pekerjaan Umum bertanggung jawab kepada Presiden. Sejak tanggal 21 Oktober 2024, kementerian dipimpin Dody Hanggodo.

Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES