Kementerian PU Kebut Pembangunan Huntara di 3 Provinsi Terdampak Pascabencana, 7 Blok di Aceh Tamiang

JAKARTA, 30 Desember 2025 – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis mempercepat pembangunan Hunian Sementara (Huntara) di tiga provinsi terdampak bencana alam, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah ini diambil sebagai respons cepat fase tanggap darurat guna memenuhi kebutuhan tempat tinggal layak bagi masyarakat.

Fokus percepatan saat ini berada di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Kementerian PU menargetkan tujuh blok Huntara yang mampu menampung 336 jiwa dapat berdiri sepenuhnya pada Januari 2026.

Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur pascabencana ini dilaksanakan melalui sinergi dengan BUMN Karya dan berkoordinasi penuh dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Pelaksanaan huntara yang kami jalankan sesuai dengan arahan BNPB. Prioritas saat ini berada di Aceh Tamiang karena kesiapan lahan sudah terpenuhi. Dalam dua hari terakhir telah kami kerjakan pematangan lahan, dan hari ini satu blok contoh huntara sudah dapat berdiri,” ujar Menteri Dody saat memimpin rapat koordinasi pemulihan bencana di Aceh, Selasa (30/12/2025).

Berdasarkan data lapangan per 30 Desember 2025, pembangunan di lokasi Kompleks DPRK–Kantor Bupati Aceh Tamiang menunjukkan progres signifikan. Satu blok Huntara yang terdiri dari 12 unit modular telah menyelesaikan tahap pengerjaan rangka (frame), dan kini memasuki proses erection atap serta pemasangan panel dinding.

Sementara itu, pekerjaan pondasi umpak untuk blok kedua telah rampung, disusul dengan persiapan konstruksi blok ketiga. Pembangunan ini menggunakan sistem modular dengan rangka baja ringan, dinding papan semen, dan atap zincalume. Teknologi ini dipilih untuk memastikan proses konstruksi yang cepat namun tetap kokoh, aman, dan nyaman bagi pengungsi.

Setiap lokasi Huntara juga akan dilengkapi fasilitas pendukung sanitasi, dapur umum, area cuci, dan musala.

Secara keseluruhan, data Kementerian PU mencatat total 47.149 unit rumah rusak berat akibat banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi tersebut. Strategi penanganan dibagi menjadi dua skema: pembangunan fisik Huntara (62,7%) dan bantuan Dana Tunggu Hunian atau DTH (37,3%).