Kementerian PU Percepat Pembersihan RSUD dan Puskesmas Terdampak Bencana di Sumatera

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus memprioritaskan upaya pemulihan infrastruktur fasilitas kesehatan yang terdampak bencana banjir dan longsor di wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Fokus utama penanganan saat ini adalah pembersihan material lumpur di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan puskesmas, serta pemulihan jaringan air bersih dan sanitasi guna memastikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dapat kembali berjalan normal.

Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa dukungan kementerian pada sektor kesehatan saat ini terkonsentrasi pada pemulihan fisik bangunan dan penyediaan infrastruktur dasar pendukung.

“Khusus sektor kesehatan, peran kami saat ini terbatas pada pembersihan puskesmas dan rumah sakit yang terdampak, serta memastikan air bersih tersedia dengan kualitas yang baik. Pengelolaan fisik bangunan kita bantu agar fasilitas kesehatan dapat segera difungsikan kembali,” ujar Menteri Dody.Berdasarkan data penanganan bencana per 16 Januari 2026, Kementerian PU telah membersihkan puluhan fasilitas umum di berbagai lokasi, termasuk fasilitas kesehatan yang terdampak bencana.

Di Provinsi Aceh, upaya pembersihan dilakukan di Kabupaten Aceh Tamiang, Bener Meriah, Pidie, dan Pidie Jaya. Progres di lapangan bervariasi, mulai dari yang telah rampung sepenuhnya hingga yang masih dalam tahap pengerjaan.

Di Provinsi Sumatera Utara, tercatat ada lima lokasi fasilitas umum saat ini sedang dalam proses pembersihan intensif. Sedangkan di Provinsi Sumatera Barat, dari 12 lokasi yang dibersihkan, tujuh lokasi dinyatakan selesai dan lima lokasi lainnya masih dalam proses pengerjaan (on-going).

Selain pembersihan, hasil inventarisasi Kementerian PU menemukan dua puskesmas mengalami kerusakan berat, yakni Puskesmas Lokop di Aceh Timur dan Puskesmas Laklak di Aceh Tenggara. Kedua fasilitas ini tertimbun lumpur setinggi kurang lebih dua meter dan posisinya berada sangat dekat dengan alur sungai, sehingga dinilai tidak layak lagi untuk digunakan.

Menteri Dody menjelaskan bahwa kedua bangunan tersebut harus direlokasi dan dibangun baru.

“Dua puskesmas yang harus kita bangun dengan cepat karena kondisi eksisting-nya sudah tidak memungkinkan untuk digunakan lagi. Bangunannya harus direlokasi dan dibangun baru. Tetapi untuk mempercepat pemulihan layanan kesehatan, sementara pembangunan puskesmas direncanakan menggunakan sistem bangunan modular agar dapat selesai dalam waktu singkat dan segera melayani masyarakat,” jelas Menteri Dody.

Kendati demikian, pelaksanaan pembangunan fisik puskesmas baru tersebut menunggu arahan resmi dari Menteri Kesehatan. Menteri Dody menegaskan, Kementerian PU akan bertanggung jawab pada konstruksi fisik bangunan, sedangkan penyediaan tenaga medis, peralatan, dan obat-obatan merupakan kewenangan Kementerian Kesehatan.

Sementara itu, untuk menjamin higienitas dan operasional medis, Kementerian PU juga mendukung penyediaan air bersih melalui pembangunan sumur bor di fasilitas kesehatan. Salah satu prioritas saat ini adalah pembuatan sumur bor di lokasi Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. M. Djamil Padang, Sumatera Barat. Prosesnya saat ini sedang berlangsung intensif demi menjamin ketersediaan air bersih sesuai standar kesehatan.

Kementerian PU berkomitmen untuk terus bersinergi dengan Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah setempat guna memastikan seluruh fasilitas kesehatan di wilayah terdampak bencana Sumatera dapat pulih secara cepat, aman, dan berkelanjutan.

Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak” dalam menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.

#SigapMembangunNegeriUntukRakyat

#SetahunBerdampak

About Biro Komunikasi Kementerian Pekerjaan Umum

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merupakan kementerian negara dalam Kabinet Merah Putih di Pemerintah Republik Indonesia. Kementerian ini bertugas dalam urusan pekerjaan umum, yaitu: bertugas dan bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di Indonesia, termasuk jalan raya, jembatan, pengelolaan air. Kementerian Pekerjaan Umum bertanggung jawab kepada Presiden. Sejak tanggal 21 Oktober 2024, kementerian dipimpin Dody Hanggodo.

Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES