Lingga Benahi Pajak Tambang Demi Iklim Investasi yang Lebih Pasti

LINGGA – Kabupaten Lingga punya harta karun yang belum sepenuhnya digali, sumber daya alam, terutama tambang. Tapi sayangnya, potensi ini belum maksimal mendongkrak ekonomi daerah.

Masalahnya? Ketidakpastian soal pajak dan retribusi daerah bikin investor mikir dua kali buat masuk.

Sektor pertambangan yang seharusnya jadi penyumbang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD), justru diwarnai keluhan dari para pelaku usaha. Mereka merasa bingung dan ragu karena regulasi yang sering berubah dan sistem pajak yang masih kurang transparan.

“Evaluasi dan perbaikan kebijakan pajak menjadi langkah utama kami, untuk memastikan bahwa sistem perpajakan lebih jelas dan adil,” tegas Safaruddin, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lingga, yang baru menjabat sejak 25 Maret lalu.

Langkah ini jadi angin segar di tengah kebingungan dunia usaha. Menurut Safaruddin, kepastian status wajib pajak itu penting banget agar iklim investasi di Lingga makin ramah.

Tak cuma soal regulasi, edukasi ke pelaku usaha juga bakal digencarkan. “Kami akan terus edukasi pelaku usaha agar tidak ada kebingungan yang merugikan pihak manapun,” ujarnya lagi.

Di tengah kondisi ekonomi global yang serba tak pasti, plus fluktuasi harga komoditas tambang akibat perang dagang, Lingga dituntut untuk bergerak cepat. Jika tidak, investor bisa saja lari ke daerah lain yang menawarkan kepastian dan stabilitas lebih baik.

Safaruddin pun menyoroti pentingnya sinergi antar instansi. Koordinasi antar-OPD dinilai krusial untuk memperkuat sistem pajak daerah—mulai dari pendataan ulang wajib pajak hingga penegakan aturan bagi yang bandel.

“Kami ingin menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan sistem pajak yang transparan, adil, dan mudah dipahami,” tegasnya.

Langkah-langkah ini diharapkan bisa membuka lembaran baru bagi Kabupaten Lingga. Bukan cuma menarik investor, tapi juga jadi titik balik untuk membangkitkan ekonomi lokal lewat potensi tambang yang selama ini belum digarap optimal. /r