JAKARTA — Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan butuh pihak eksternal untuk mereformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) agar menjadi penegak hukum yang lebih baik. Campur tangan pihak internal maupun aktor yang memiliki kedekatan dan kepentingan dengan Polri dinilai harus dihindari dalam proses tersebut. “Proses reformasi Polri tersebut bisa saja melibatkan masyarakat sipil untuk menjadi … Lanjutkan membaca Pakar: Reformasi Polri Harus Dilakukan Pihak Eksternal