Categories: BISNIS

Parto.id Dorong Akselerasi Transformasi Digital Pengadaan Nasional

Bertempat di Gedung LKPP RI, kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Parto.id Marketplace mitra resmi LKPP RI mengadakan temu silaturahmi dan audiensi dengan LKPP RI yang dihadiri Langsung oleh Kepala LKPP RI, Bapak Hendrar Prihadi, beserta Direktur dan Deputi pasar digital. Dalam pertemuan tersebut, Parto.id bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi Jambi menegaskan komitmennya untuk mengakselerasi transformasi digital dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang lebih transparan, akuntabel, dan inklusif.

Parto.id, yang dalam forum ini diwakili oleh Founder dan Chief Executive Officer (CEO) Ikhsan Setia Budi bersama Co Founder dan Chief Commercial Officer Febian Nugraha Pradana, didampingi juga dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat turut hadir Aris Budiman, selaku Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Jawa Barat, serta Rudi Rinaldi, Kepala Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Jawa Barat. Sementara itu, dari Pemerintah Provinsi Jambi hadir Ali Zaini, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Jambi, bersama Husni, Kepala Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Jambi.

Pertemuan yang dihadiri oleh pimpinan Parto.id dan Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) dari kedua provinsi tersebut membahas tiga agenda strategis yang akan menjadi katalis dalam penguatan ekonomi digital, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta perekonomian desa.

Salah satu fokus utama adalah rencana integrasi penuh antara platform Parto.id dengan Sistem Rencana Umum Pengadaan (RUP) LKPP secara real-time. Sinkronisasi ini akan memastikan setiap transaksi pengadaan barang/jasa (PBJ) tercatat secara otomatis, termonitor dan terakumulasi ke dalam sistem pelaporan nasional.

“Sinergi ini adalah langkah krusial untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Dengan data yang terintegrasi, kita dapat secara efektif memantau dan mendorong pencapaian target belanja 40% untuk produk UMKM dan Produk Dalam Negeri (PDN) sesuai amanat Inpres 2/2022,” ujar Ikhsan Setia Budi, CEO Parto.id.

Agenda kedua yang menjadi sorotan adalah penguatan regulasi turunan pasca terbitnya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Perpres ini secara progresif memperluas lingkup pengadaan hingga ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan mewajibkan implementasi e-Purchasing di tingkat desa paling lambat dalam dua tahun.

Menyikapi hal tersebut, Parto.id siap memberdayakan teknologi marketplace yang dimilikinya untuk mendukung transaksi PBJ Desa dengan prinsip utama memberdayakan penyedia lokal.

“Teknologi kami dapat mengakomodasi prinsip prioritas bagi penyedia dari desa setempat, kecamatan, hingga kabupaten/kota. Untuk itu, kami sangat mengharapkan dukungan LKPP dalam menyusun regulasi turunan yang secara eksplisit menguatkan peran marketplace/Toko Daring sebagai kanal resmi PBJ Desa,” tambah Febian Nugraha, Chief Commercial Officer Parto.id.

Sebagai bentuk komitmen, Parto.id bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat siap melaksanakan uji coba implementasi melalui program BaleDesa – West Java Digital Marketplace (WJDM) segera setelah payung hukum yang relevan diterbitkan.

Terakhir, audiensi juga mendorong penerbitan Surat Edaran LKPP terkait mekanisme Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi di Toko Daring. Kebijakan ini dinilai mendesak untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan implementasi bagi pemerintah daerah dan para pelaku UMKM yang terlibat dalam ekosistem pengadaan digital.

“Audiensi ini merupakan momentum penting. Sinergi kami dengan LKPP, yang didukung oleh provinsi inovatif seperti Jawa Barat dan Jambi, adalah kunci untuk menciptakan ekosistem pengadaan yang tidak hanya efisien secara digital, tetapi juga benar-benar berpihak dan memberdayakan ekonomi lokal hingga ke tingkat desa. Kami siap menugaskan tim teknis untuk mewujudkan visi ini bersama-sama,” tambah Ikhsan.

Kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi model sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan platform teknologi dalam negeri untuk mewujudkan ekosistem pengadaan digital nasional yang inklusif, transparan, dan berdaya saing global.

Tentang PT Affan Technology Indonesia

Parto.id adalah platform pengadaan barang/jasa digital (Toko Daring) terkemuka di Indonesia yang berkomitmen untuk memfasilitasi transaksi pemerintah yang transparan, efisien, dan akuntabel. Dengan fokus pada pemberdayaan UMKM, Koperasi, dan BUMDes, Parto.id berupaya menjadi jembatan antara kebutuhan pemerintah dengan potensi ekonomi lokal di seluruh Indonesia.

Press release ini juga sudah tayang di VRITIMES

Pondra - SWARAKEPRI

Recent Posts

Kemendes PDT Gandeng Pertamina Foundation Dorong Kemandirian Energi Pedesaan

Dukung komitmen PT Pertamina (Persero) dalam pembangunan desa dan daerah tertinggal melalui program Desa Energi…

18 menit ago

Solusi Drone untuk Akuisisi Data hingga Analisis Haul Road Pertambangan

Kondisi haul road yang tidak optimal berdampak langsung pada efisiensi dan keselamatan operasional tambang. Dengan…

19 menit ago

KAI Daop 2 Bandung Sampaikan Duka Cita dan Permohonan Maaf atas Insiden Operasional di Bekasi Timur, Beberapa Perjalanan KA Parahyangan Terdampak

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 2 Bandung menyampaikan turut berduka cita yang mendalam…

2 jam ago

SATU University Kukuhkan Diri sebagai PTS Terdepan Bersama Disdik dalam Penguatan Kompetensi AI Guru se-Sumsel

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan menggandeng SATU University Palembang dan platform edukasi GreatNusa dalam upaya…

3 jam ago

54% Investor Pasar Modal Indonesia di Bawah 30 Tahun, BRIDS Catat Lonjakan Transaksi Digital 1.327% di 2025

Jumlah investor pasar modal Indonesia melampaui 20,34 juta pada Desember 2025, tumbuh dari 12,16 juta…

11 jam ago

BINUS Online Future Festival Bekali Generasi Muda Siap Karier

BINUS Online menggelar acara BINUS Online Future Festival 2026 dengan mengusung tema “Be Unstoppable, Shape…

13 jam ago

This website uses cookies.