Pembangunan Infrastruktur Harus Dimulai dari Pinggiran

JAKARTA – Pembangunan di era pemerintahan presiden Joko Widodo (Jokowi) khususnya di sektor infrastuktur terus digenjot terutama di kawasan Timur.

Sektor infrastuktur menunjukan pembangunan yang signifikan. Di samping itu, Jokowi juga banyak menggelontorkan program kebijakan yang dianggap pro rakyat. Salah satu di antaranya program Bantuan Dana Desa.

“Sesuai Nawacita presiden Jokowi pembangunan harus kita mulai dari pinggiran. Selama ini pembangunan hanya terfokus di kota besar saja. Hal ini perlu dirubah,” kata Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Pedesaan Kemenbapennas Sumedi, saat menjadi pembicara dalam acara talkshow dan kampanye aksi reformasi birokrasi nasional pelatihan (RLA) angkatan VI dengan fokus Reformasi Birokrasi Nasional “Sinergi Penguatan Desa Melalui Pengingkan Kapasitas dan Pendayagunaan Sumber Daya” di auditorium gedung Makarti Bhakti Nagari Lembaga Andmintrasi Negara (LAN) Jakarta, Pusat Rabu (30/8/2017).

Ia mengatakan, ada empat hal yang bisa merubah transformasi dan akselerasi diantaranya paradigma, sistem, pendekatan dan kebijakan.

Dikatakannya, sistem dan regulasi pembangunan yang hanya tersentral disatu kota harus dirubah. Sebab, pedesan sangat membutuhkan pembangunan.

“Memang susah menyamakan daerah satu dengan yang lainnya. Antara Jawa dan Papua tidak bisa disamakan. Makanya perlu pendekatan daerah itu,” ujarnya.

Deputi Bidang Diklat LAN M Idris mengatakan, peran Kecamatan didaerah saat ini harus ditingkatkan.”Dalam rangka penguatan Desa semua sektoral harus perlu ditingkatkan perannya, termasuk Kecamatan,” ujar Idris.

Dalam melakukan reformasi birokrasi menurut Idris, memerlukan kerjasama lintas sektoral.

“Reformasi birokkrasi tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri. Jadi harus ada kerjasama antar instansi,” jelasnya.

Sementara Ketua umum Ikatan Wartawan Online (IWO) yang hadir dalam acara itu mengatakan, membangun desa juga harus berprinsip pada nilai-nilai tradisinya.

“Pembangunan fisik desa bukanlah yang utama. Namun, nilai-nilai kebudayaan di pedesaan juga harus dipertahankan,” kata Jodhi.

Hadir sebagai narasumber dalam kesempatan itu diantaranya Staf Ahli Pengembangan Ekonomi Lokal Kemendes Ratna Dewi Andriati dan Deputi Bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan Kemen Bapennas Slamet Soedarsono.

 

 

 

Editor : Roni Rumahorbo