KEPRI – Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad mengatakan reformasi birokrasi menjadi kunci bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk menghadirkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, baik, dan berwibawa atau good governance. Kebutuhan akan reformasi birokrasi menjadi hal utama untuk mendukung pelayanan yang terbaik untuk masyarakat.
Hal itu disampaikan Gubernur Ansar saat hadir secara virtual dalam kegiatan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) Pemprov Kepri oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi/Kemenpan-RB dari Pekanbaru, Kamis, (25/08).
Sementara Sekdaprov Adi Prihantara bersama Kepala OPD Pemprov Kepri mengikut dari Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Kepri.
“Tentunya pelayanan birokrasi itu harus memenuhi prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas, sederhana, lincah, dan cepat melalui struktur tata organisasi yang bisa melaksanakan semua fungsinya dengan baik,” kata Gubernur Ansar.
Dengan demikian, menurut Gubernur Ansar dalam menjamin tata penyelanggaraan pemerintahan yang baik dan profesional dibutuhkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memang memiliki kapabilitas dan standar kompetensi yang tinggi.
“Oleh karena itu, ASN Ber-AKHLAK itu harus menjadi fokus perhatian kita semua kedepan. Bahwa untuk mencapai pelayanan birokrasi yang baik dan efisien harus ditangani ASN yang punya kompetensi yang cukup,” imbuh Gubernur Ansar.
Page: 1 2
PT Kereta Api Logistik (KAI Logistik), anak perusahaan PT Kereta Api Indonesia (Persero), kembali meraih…
BATAM - Pengurus Kamar Dagang dan Industri(Kadin) Kota Batam menyerahkan berkas berisi bukti-bukti ke pihak…
Di tengah derasnya arus gaya hidup digital dan tren konsumtif, banyak anak muda kini mulai…
Dalam rangka wujud nyata kepedulian sosial terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya, PT Kereta Api…
Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Tahun 2025, BRI Region 6/Jakarta 1 melaksanakan upacara bendera yang…
PT Metropolitan Land Tbk (Metland) mencatat Marketing sales hingga September 2025 tercatat sebesar Rp1,345 triliun…
This website uses cookies.