Categories: DPRD BATAM

Penjelasan BP Batam Terkait Limbah B3 PT. Haikki Green

BATAM – Kepala Kantor Pengelolaan Air dan Limbah BP Batam, Binsar Tambunan mengatakan, pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun(B3) yang ditimbun di area PT. Haikki Green di KPLI Kabil dimulai setelah masuknya tiga perusahaan (penghasil limbah) secara bersamaan.

“Dengan masuknya 3 perusahaan ini akan timbul 3 ton limbah karbit per hari. Mereka mengatakan dengan berjalannya 3 perusahaan ini akan timbul 15 ton limbah karbit per hari,” ujar Binsar saat RDPU dengan Komisi III DPRD Batam, Senin(8/10/2018).

Dengan kondisi ini lanjut Binsar, BP Batam berdiskusi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan(KLHK) bahwa tiga perusahaan yang cukup besar yang notabene sangat dibutuhkan untuk kegiatan pembangunan di Batam.

“KLHK mengatakan, silahkan untuk membuat penampungan. Kapasitas dari tempat penampungan ini sekitar 20.000 ton karbit, itu bisa menampung hampri 3-4 tahun,” jelasnya.

Baca Juga : RDPU Komisi III DRPD Batam Terkait Limbah B3, Ini Tanggapan Direktur PT. Haikki Green

Menurutnya, BP Batam meminta pihak PT. Haikki Green untuk mencari solusinya. “Ada pengolahan limbah karbit di Malaysia tetapi tidak jadi dibuat. Dulu kita bilang langsung saja dibuat agar kita (Batam) punya pemanfaatan limbah karbit,” jelasnya.

Kata Binsar, hampir setiap tahun KLHK memantau limbah karbit di PT. Haikki Green dan hampir setiap 1 kali dalam tiga bulan dipantau oleh DLH Kota Batam dan DLH Provinsi Kepri.

“Selanjutnya KLHK mengeluarkan izin pemanfaatan limbah karbit jadi Batako, permasalahannya batako hanya memakai 3-5 persen volume karbit,” terangnya.

Akhirnya lanjut Binsar, dari jumlah 25.000 Ton limbah karbit yang ada, saat ini berkurang hingga menjadi 15.000 Ton.

“Tapi izinnya adalah pemanfaatan batako. Batako itu sudah ada izin, tapi kurang cepat. 15.000 ton itu bisa habis 10-20 tahun lagi ,” ujarnya.

Binsar menegaskan bahwa pihaknya telah menerbitkan surat peringatan terakhir kepada PT. Haikki Green dan meminta Gakkum (Penegakan Hukum) KLHK untuk mengaudit semua yang ada di KPLI Kabil.

“BP Batam hanya ketempatan lokasi(KPLI). Semua pemantauan, perizinan, laporan semua ada di UKL/UPL dan Amdal ada di DLH. Kita mengharapkan permasalahan ini segera selesai,” tegasnya.

Binsar juga mempertanyakan limbah B3 yang dihasilkan oleh tiga perusahaan limbah karbit tersebut sejak tahun 2010.  Yang ada(limbah) disana (KPLI) itu per tahun 2010,” pungkasnya.

 

 

Penulis : RD_JOE

Editor   : Rudiarjo Pangaribuan

Redaksi - SWARAKEPRI

Share
Published by
Redaksi - SWARAKEPRI

Recent Posts

BINUS @Bekasi Bukan Sekadar Kampus, Tapi Solusi Masa Depan SDM Indonesia

Indonesia tengah menghadapi tekanan ekonomi yang kompleks dan multidimensi. Ketidakstabilan global yang dipicu oleh ketegangan…

1 hari ago

Solo Terintegrasi, Stasiun dan Terminal Terhubung, Efisienkan Perjalanan Masyarakat Pada Saat Lebaran

PT Kereta Api Indonesia (Persero) terus berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan bagi para pelanggan,…

2 hari ago

MAXY Academy Buka Sesi Konsultasi Gratis untuk Bantu Anak Muda Temukan Jalur Karier Digital

Jakarta, Kompas – Di tengah meningkatnya minat generasi muda untuk berkarier di dunia digital, masih…

3 hari ago

KA Bandara di Yogyakarta Catat Ketepatan Waktu 99,8% Selama Masa Angkutan Lebaran 2025

Yogyakarta — KA Bandara area Yogyakarta mencatat ketepatan waktu keberangkatan (on-time performance/OTP) yang sangat tinggi…

3 hari ago

Bitcoin Stabil di $84.000, Sentimen Pasar Masih Dibatasi Kekhawatiran Perang Dagang

Harga Bitcoin tercatat stabil pada level $84.447 pada Senin pagi (14/4), di tengah sentimen pasar…

3 hari ago

Mahasiswa Fashion Program BINUS UNIVERSITY Lakukan Immersion Trip ke Pekalongan: Mendalami Budaya, Menghidupkan Warisan dalam Karya

Dalam era globalisasi dan perkembangan industri fashion yang semakin dinamis, kebutuhan akan desainer yang tidak…

3 hari ago

This website uses cookies.