Ratusan Buruh Demo di DPRD Batam Minta PP 78 Dihapus

BATAM – Ratusan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Metal Indonesia(SPMI) melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Batam, Selasa(2/10/2018). Para buruh menuntut Pemerintah menghapus PP Nomor 78.

“Menurut kami PP ini menghapus perundingan dewan pengupahan. DPK baru akan berunding besok membabas tata tertib. Belum apa-apa hasilnya sudah ada, jadi apa gunanya rapat? ujar Ketua Konsulat Cabang FSPMI Kota Batam, Alfitoni.

Kata dia, PP nomor 78 mengambil rata-rata yang menimbulkan pendapatan yang tinggi akan semakin tinggi dan yang rendah makin rendah. Tak hanya itu, pelaksaanan survey KHL juga dilakukan sekali 5 tahun.

“Untuk sementara tembus diangka Rp 3.700.000. Kalau dijadikan acuannya, bakal ketinggalan. Tak cocok upah dengan yang dibelanjakan,” katanya.

Selain menuntut penghapisan PP 78, buruh juga meminta turunkan harga sembako dan tarif listrik.

“Rekomendasi IMF akan menghapuskan upah minimum. Ini bakalan berpengaruh kepada anak-anak yang baru lulus dan menimbulkan kesenjangan sosial,” jelasnya.

Ironisnya, kata dia, Batam tak memiliki Balai Latihan Kerja (BLK), sehingga membuat SDM yang baru lulus tak memiliki keahlian khusus.
Buruh juga meminta impor bahan pokok dipikirkan lagi, karena bisa membuat mata uang dolar menjadi naik.

“Kalau dolar naik operasionalnya naik, sehingga mengakibatkan PHK karyawan dan menambah pengangguran,” katanya.

Sekretaris FSPMI kota Batam, Andy Saputra mengatakan, ada 2 perusahaan yang kabur beberapa waktu lalu, diantaranya PT Hantong Batu Ampar dan PT Nagano Mukakuning.

“Pada saat owner kabur, kita tidak tahu pertanggungjawabannya seperti apa! Permasalahan ini bukan persoalan pesangon saja, melainkan upah dan jaminan kesehatan,” katanya.

Para buruh juga meminta adanya pertemuan dengan pihak BP Batam, Imigrasi dan BPJS kesehetan, agar bisa menangani persoalan-persoalan yang kerap terjadi di Batam.

“Karyawan di Hantong dan Nagano masih bertahan untuk menjaga aset, kedua perusahaan ini ada 250 orang yang tidak tercover,” katanya.

Sementara itu Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto mengaku akan mmenindaklanjuti aspirasi para buruh dan akan diserahkan kepada Gubernur Kepri.

“Kami selaku wakil rakyat akan mengundang pihak terkait. Kita akan tanyakan ini kepada pemerintah,” katanya.

 

 

Penulis : Marina

Editor   : Siska