Realisasi Belanja 96%, DPRD Lingga Ingatkan Pemerintah soal Efektivitas Anggaran

LINGGA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lingga kembali menyelesaikan satu tugas penting dalam siklus tahunan anggaran daerah. Kali ini, mereka menyetujui Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD 2024, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.

Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna yang digelar Selasa (7/7/2025), dipimpin oleh Ketua DPRD Lingga Maya Sari, S.Sos., M.IP, bersama para wakil ketua dan anggota legislatif lainnya. Forum ini juga dihadiri oleh pemerintah daerah, Forkopimda, dan perwakilan lembaga terkait.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, pembahasan LPJ APBD dilakukan secara maraton oleh Gabungan Komisi DPRD. Rangkaian pembahasannya mencakup penelaahan dokumen keuangan, LHP dari BPK, diskusi dengan OPD, sampai studi banding ke daerah lain.

“Kami berharap catatan strategis ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah agar pengelolaan APBD ke depan semakin akuntabel dan berdampak luas,” ujar Ivan Prawijaya, ST, juru bicara Gabungan Komisi.

Tahun ini, Pemkab Lingga kembali mengantongi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI—sebuah prestasi yang menunjukkan laporan keuangan pemerintah daerah sudah disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Namun, bukan berarti semua bersih tanpa cela. BPK tetap mencatat 15 temuan, mulai dari masalah penganggaran, pelaksanaan belanja, pengelolaan pendapatan daerah, hingga penataan aset tetap yang belum tertib. Yang cukup disayangkan, sebagian temuan tersebut ternyata berulang dari tahun-tahun sebelumnya.

Di sisi realisasi anggaran, pendapatan daerah tercapai sebesar 97,04%, sedangkan realisasi belanja mencapai 96,12%. Meski nyaris sesuai target, DPRD menekankan pentingnya meningkatkan efisiensi penggunaan belanja—terutama belanja modal—agar benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

Sorotan lain datang dari evaluasi terhadap kinerja BUMD. Menurut laporan DPRD, Perumda Air Minum Tirta Lingga dinilai menunjukkan kemajuan. Sebaliknya, PT Selingsing Mandiri disebut belum memberikan kontribusi berarti. DPRD pun mendorong adanya evaluasi menyeluruh, bahkan restrukturisasi kelembagaan jika diperlukan.

Tak hanya mencatat, DPRD Lingga juga menyusun serangkaian rekomendasi strategis yang diharapkan bisa menjadi panduan Pemkab Lingga ke depan:

• Segera menindaklanjuti seluruh temuan BPK dengan langkah konkret.

• Maksimalkan potensi PAD melalui reformasi sistem pemungutan dan optimalisasi aset daerah.

• Fokus pada belanja yang memberikan dampak langsung ke masyarakat.

• Perkuat sistem pengendalian internal dan tata kelola aset tetap.

• Evaluasi total terhadap BUMD yang belum memberikan hasil signifikan.

Mewakili eksekutif, Wakil Bupati Lingga mengungkapkan apresiasi atas peran aktif DPRD dalam pembahasan Ranperda LPJ tersebut.

“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada DPRD Kabupaten Lingga atas kesungguhan dan sinerginya. Semoga dengan disetujuinya Ranperda ini menjadi Perda, kita bisa memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan daerah, sebagaimana yang kita cita-citakan bersama,” ujar Wakil Bupati dalam sambutannya.

---

Dengan pengesahan LPJ ini, Pemkab Lingga secara resmi telah mempertanggungjawabkan anggaran 2024. Namun kerja belum selesai. DPRD menegaskan bahwa dokumen LPJ bukan sekadar formalitas, tapi harus jadi pemicu perbaikan nyata di segala lini tata kelola pemerintahan.

Jika catatan dan rekomendasi benar-benar dijalankan, harapannya pembangunan di Lingga bisa lebih terarah, tepat guna, dan berkelanjutan./r