Segala Hal yang Perlu Anda Ketahui untuk Mendirikan Yayasan di Indonesia

Mendirikan yayasan di Indonesia dapat menjadi cara yang ampuh untuk memberikan dampak positif pada masyarakat. Yayasan, yang dikenal di daerah setempat sebagai “Yayasan,” memiliki berbagai tujuan, seperti memajukan pendidikan, amal, agama, dan banyak lagi. Dengan mendirikan yayasan, individu dan organisasi dapat berkontribusi pada kesejahteraan sosial sekaligus memperoleh keuntungan hukum tertentu. Artikel ini akan memandu Anda melalui langkah-langkah penting dan persyaratan hukum yang diperlukan untuk mendirikan yayasan di Indonesia.

Memahami Apa Itu Yayasan

Yayasan di Indonesia adalah badan hukum yang dibentuk untuk tujuan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan. Tidak seperti perusahaan, yayasan adalah organisasi nirlaba. Tujuan umum pendirian yayasan meliputi kegiatan amal, pendidikan, promosi keagamaan, dan layanan kesehatan.

Satu perbedaan signifikan antara yayasan dan badan hukum lainnya adalah bahwa yayasan tidak dapat membagikan keuntungan kepada pendiri atau anggota dewannya. Sebaliknya, yayasan harus menginvestasikan kembali pendapatan apa pun untuk mencapai tujuannya, yang memastikan keberlanjutan jangka panjangnya.

Persyaratan Hukum Pendirian Yayasan di Indonesia

Persyaratan Dasar

Untuk mendirikan yayasan di Indonesia, beberapa persyaratan hukum harus dipenuhi. Pertama, yayasan harus beroperasi berdasarkan hukum Indonesia, yang mengamanatkan aturan khusus mengenai struktur, modal, dan pendiri. Undang-undang mengharuskan yayasan memiliki modal minimal Rp 10 juta (sekitar USD 700) jika didirikan oleh orang Indonesia. Jika yayasan didirikan oleh orang asing, modal minimum adalah Rp 100 juta (sekitar USD 7.000). Selain itu, yayasan harus memiliki aset dan tujuan yang jelas, baik itu sosial, keagamaan, atau kemanusiaan.

Dokumentasi Hukum

Struktur yayasan diformalkan melalui dokumentasi hukum, termasuk Anggaran Dasar. Dokumen-dokumen ini menguraikan tujuan yayasan, pedoman operasional, dan struktur tata kelola. Anggaran Dasar harus dibuat dalam bentuk akta notaris dan menyertakan tanda tangan pendiri, pengawas, dan anggota dewan manajemen.

Struktur Organisasi

Yayasan di Indonesia harus memiliki struktur organisasi yang jelas, termasuk:

 

1. Badan Pembina: Memiliki kewenangan yang tidak didelegasikan kepada pengurus atau pengawas, seperti pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas, penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan, pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan, keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar, dan penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan. Biasanya, pendiri Yayasan duduk dalam badan pengurus. Badan Pengurus: sekurang-kurangnya terdiri dari (i) seorang ketua, (ii) seorang sekretaris, dan (iii) seorang bendahara. Badan Pengurus akan mengelola kegiatan sehari-hari Yayasan.
2. Dewan Pengawas: Bertanggung jawab untuk mengawasi operasi yayasan dan anggota Dewan Eksekutifnya serta memastikan kepatuhan terhadap tujuannya.

Perlu dicatat bahwa dewan pengurus, dewan eksekutif, dan dewan pengawas tidak boleh diisi oleh orang yang sama. Setiap peran memiliki tanggung jawab hukum tertentu dan harus diformalkan melalui Anggaran Dasar.

Proses Langkah demi Langkah Mendirikan Yayasan di Indonesia

Langkah 1: Mempersiapkan Persyaratan

Langkah pertama dalam mendirikan yayasan adalah mendefinisikan tujuannya dengan jelas. Apakah yayasan tersebut berfokus pada kegiatan amal, pendidikan, atau keagamaan, misinya harus selaras dengan kerangka hukum yang mengatur yayasan di Indonesia. Selain itu, Anda perlu memilih nama yang unik dan belum digunakan oleh organisasi lain.

Persyaratan lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Menentukan nama yayasan
2. Alamat yayasan
3. Maksud dan tujuan yayasan
4. Menentukan modal yayasan
5. Menentukan orang yang akan duduk sebagai pengurus, pengurus pelaksana, dan pengurus pengawas.

Langkah 2: Menyiapkan Anggaran Dasar

Anggaran Dasar merupakan tulang punggung hukum yayasan. Anggaran dasar harus memuat informasi terperinci tentang tujuan, struktur, dan pedoman operasional yayasan. Anggaran dasar juga harus menentukan peran dan tanggung jawab anggota dewan, termasuk pendiri, pengawas, dan manajemen.

Langkah 3: Notaris Dokumen Yayasan

Setelah Anggaran Dasar dirampungkan, Anggaran Dasar tersebut harus disahkan oleh notaris publik berlisensi di Indonesia. Langkah ini memformalkan yayasan secara hukum dan membuat dokumentasinya mengikat secara hukum.

Langkah 4: Memperoleh Persetujuan Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Setelah dokumen disahkan oleh notaris, Anda harus menyerahkannya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (kemenkumham) untuk mendapatkan persetujuan. Proses ini melibatkan peninjauan menyeluruh untuk memastikan yayasan mematuhi hukum Indonesia. Setelah disetujui, kementerian akan mengeluarkan keputusan yang secara resmi mengakui yayasan tersebut.

Langkah 5: Memperoleh Lisensi Umum

Langkah terakhir adalah mendaftarkan yayasan untuk mendapatkan izin yang relevan. Anda harus memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk yayasan, yang akan memungkinkan yayasan beroperasi secara sah dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, yayasan juga harus memperoleh Surat Tanda Daftar Yayasan (STA) dan Izin Kegiatan Yayasan.

Langkah 6: Memperoleh Lisensi Tertentu

Dalam mendukung kegiatan Anda di yayasan, mungkin diperlukan izin khusus. Misalnya, jika yayasan ingin melakukan penggalangan dana, maka diperlukan izin dari kementerian. Apakah diperlukan izin khusus atau tidak, Anda harus memeriksa peraturan terkait atau meminta saran dari profesional yang memahami yayasan tersebut.

Pertimbangan Utama Saat Mendirikan Yayasan di Indonesia

Keterlibatan Pihak Asing dalam Yayasan

Orang asing dapat mendirikan yayasan di Indonesia, tetapi ada beberapa batasan. Salah satu pengurus (baik ketua, sekretaris, atau bendahara) harus menunjuk warga negara Indonesia. Pengurus asing juga harus berdomisili di Indonesia dan wajib memperoleh izin tinggal terbatas.

Aturan Perpajakan untuk Yayasan

Yayasan di Indonesia wajib membayar pajak. SPT bulanan dan tahunan harus disampaikan tepat waktu. Khusus untuk SPT bulanan, yayasan wajib melaporkan transaksi pemotongan pajak.

Kepatuhan dan Kewajiban Pelaporan yang Berkelanjutan

Yayasan harus melaporkan kegiatan dan keuangannya secara berkala kepada otoritas terkait. Hal ini termasuk menyerahkan laporan keuangan tahunan (aset minimum yang berlaku), memelihara catatan yang akurat, dan mematuhi semua audit yang diwajibkan oleh pemerintah. Kegagalan untuk mematuhi kewajiban ini dapat mengakibatkan hukuman atau pembubaran yayasan.

Tantangan Umum dan Cara Mengatasinya

Berurusan dengan Birokrasi

Proses pendirian yayasan bisa jadi rumit, terutama saat berhadapan dengan lingkungan regulasi di Indonesia. Keterlambatan birokrasi sering terjadi, jadi sangat penting untuk bekerja sama dengan penasihat dan konsultan hukum berpengalaman yang dapat membantu memperlancar proses tersebut.

Perbedaan Budaya dan Operasional

Orang asing yang mendirikan yayasan di Indonesia mungkin menghadapi tantangan terkait perbedaan budaya dan operasional. Sangat penting untuk membangun hubungan dengan pemangku kepentingan lokal dan memastikan kegiatan yayasan sesuai dengan norma dan peraturan Indonesia.

Manfaat Mendirikan Yayasan di Indonesia

Dampak Positif bagi Masyarakat

Yayasan memainkan peran penting dalam mengatasi tantangan dan permasalahan sosial, ekonomi, dan lingkungan di Indonesia. Dengan mendirikan yayasan, individu dan organisasi dapat membuat perbedaan yang berkelanjutan di berbagai bidang seperti pendidikan, perawatan kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan keberlanjutan lingkungan.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)

Bagi perusahaan, mendirikan yayasan dapat menjadi cara yang efektif untuk melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Yayasan menyediakan struktur formal bagi perusahaan untuk berkontribusi pada kegiatan sosial, meningkatkan reputasi mereka, dan terlibat dengan masyarakat.

Akses ke Dukungan Lokal dan Internasional

Yayasan di Indonesia dapat bekerja sama dengan LSM lokal, lembaga pemerintah, dan organisasi internasional untuk memperkuat dampaknya. Selain itu, yayasan dapat memperoleh pendanaan dan hibah dari sumber domestik dan internasional yang dapat membantu mempertahankan kegiatan mereka.

FAQs

Apa persyaratan hukum utama untuk mendirikan yayasan di Indonesia?

Yayasan harus memenuhi kriteria hukum tertentu, termasuk modal minimum, dokumen yang diaktakan, dan kepatuhan terhadap Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

 

Bisakah warga negara asing mendirikan yayasan di Indonesia?

Ya, warga negara asing dapat mendirikan yayasan, tetapi ada pembatasan pada peran manajemen.

Berapa lama biasanya proses pendirian yayasan?

Prosesnya dapat memakan waktu 1-2 bulan, tergantung pada kompleksitas yayasan dan keterlambatan birokrasi.

Apa saja persyaratan kepatuhan yang berkelanjutan bagi yayasan di Indonesia?

Yayasan harus menyerahkan laporan tahunan, memelihara catatan keuangan yang akurat, dan mematuhi audit pemerintah.

Kesimpulan

Mendirikan yayasan di Indonesia menawarkan banyak peluang untuk menciptakan perubahan sosial yang positif sembari mengikuti kerangka hukum yang ditetapkan dengan baik. Dengan mengikuti langkah-langkah yang diuraikan dalam panduan ini dan bekerja sama dengan penasihat hukum, Anda dapat memastikan proses yang lancar dan berhasil. Meskipun ada tantangan yang harus diatasi, manfaat menjalankan yayasan di Indonesia menjadikannya usaha yang berharga bagi individu dan organisasi.

Siap untuk membuat perubahan dengan yayasan Anda di Indonesia? Bermitralah dengan CPT Corporate untuk memahami persyaratan hukum dan mendirikan yayasan Anda dengan lancar. Tim ahli kami menyediakan dukungan menyeluruh untuk memastikan yayasan Anda siap untuk sukses dan dapat secara efektif mencapai tujuan dampak sosialnya. Hubungi kami hari ini untuk memulai perjalanan Anda menuju perubahan positif.

Tentang CPT Corporate

CPT Corporate, sebagai mitra strategis di pasar Indonesia, terdiri dari tim berpengalaman yang terdiri dari ahli hukum, akuntan, dan analis bisnis yang memiliki spesialisasi dalam urusan korporat di Indonesia. CPT Corporate bertekad untuk menjadi mitra strategis yang menghubungkan kesenjangan antara bisnis dan regulasi pemerintah. Keahlian CPT Corporate mencakup saran regulasi, kepatuhan pajak, restrukturisasi bisnis, investasi asing, dan merger serta akuisisi yang kompleks. CPT Corporate berkomitmen membantu bisnis menavigasi pasar dinamis Indonesia, memastikan operasi yang lancar dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Tidak sekadar “Corporate Secretarial Provider”  biasa. CPT Corporate hadir untuk mengurangi hambatan dan menghubungkan perusahaan dengan pemerintah. Dengan pengalaman membantu ratusan perusahaan, baik lokal maupun asing, di berbagai sektor dengan berbagai kasus, CPT Corporate telah memperkaya pengalaman dan pengetahuan, sehingga dapat memberikan layanan yang terbaik kepada klien.

Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES