Tangani Bencana Aceh, Kementerian PU Fokus Pulihkan Konektivitas Jalan dan Jembatan Nasional, Progres Mencapai 48,34 Persen

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus bergerak melakukan penanganan darurat infrastruktur pascabencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh. Fokus penanganan antara lain pada pemulihan konektivitas jalan dan jembatan nasional yang terputus, guna memastikan distribusi logistik dan aktivitas warga dapat segera kembali normal.

Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa seluruh personel teknis di Aceh dalam kondisi siaga penuh. Mereka bekerja siang dan malam untuk memulihkan akses warga yang terisolasi akibat bencana.

“Kami memastikan pemulihan akses utama di Aceh menjadi prioritas. Tim di lapangan bergerak maksimal, termasuk pemasangan jembatan bailey dan pembersihan material longsoran,” ujar Menteri Dody.

Berdasarkan data di lapangan, tercatat sebanyak 477 titik infrastruktur terdampak bencana. Kerusakan didominasi oleh banjir pada tanggul kritis sebanyak 143 titik, longsor di 46 titik, serta banjir akibat tanggul jebol di 36 titik. Kerusakan infrastruktur konektivitas juga teridentifikasi pada 30 ruas jalan nasional dan 15 jembatan nasional.

Kerja keras tim di lapangan mulai membuahkan hasil. Balai dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian PU telah melakukan penanganan darurat dengan progres saat ini mencapai 48,34%. Sejumlah akses vital kini telah dapat dilalui kembali oleh kendaraan, antara lain jalur Banda Aceh–Meureudu, Lhokseumawe–Langsa, serta ruas Kuala Simpang hingga Perbatasan Sumatera Utara. Kendati demikian, Kementerian PU menargetkan pemulihan bertahap untuk jalur yang masih terputus dapat tuntas hingga pertengahan Desember 2025.

Percepatan Pemasangan Jembatan Bailey

Guna mengatasi ruas jalan yang putus, Kementerian PU mempercepat mobilisasi dan pemasangan jembatan rangka baja (bailey) di sejumlah lokasi, antara lain: Teupin Mane, Alue Kulus, Enang-enang, Weihni Rongka, hingga Timang Gajah. Sebagian material jembatan telah tersedia di lokasi, sementara sisanya sedang dalam perjalanan menuju Aceh.

Salah satu titik yang menjadi prioritas pengerjaan adalah Jembatan Teupin Mane. Saat ini, sejumlah alat berat seperti excavator, dozer, dan dump truck tengah beroperasi untuk melakukan penimbunan oprit batu boulder, pembuatan cofferdam pengalihan arus sungai, serta perakitan struktur bailey.

Selain fokus pada jalan dan jembatan, kerusakan pada infrastruktur permukiman dan air minum juga menjadi perhatian serius. Sebanyak 20 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di 10 kabupaten/kota dilaporkan terdampak, termasuk satu Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Kota Langsa. Fasilitas sanitasi berbasis masyarakat, seperti Sanimas, TPS3R, dan fasilitas PISEW, juga mengalami kerusakan cukup luas.

Untuk mendukung percepatan penanganan di seluruh sektor tersebut, Kementerian PU mengerahkan alat berat dan logistik darurat secara masif. Sebanyak 41unit excavator dan 25unit dump truck telah diterjunkan. Selain itu, bantuan dasar berupa tenda dan perlengkapan sanitasi juga disalurkan bagi warga terdampak yang masih berada di pengungsian.

Menteri Dody memastikan bahwa penanganan akan dilakukan secara berkelanjutan hingga seluruh fungsi pelayanan publik pulih sepenuhnya. Kementerian PU juga terus berkoordinasi erat dengan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mulai dari tahap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi nanti.

“Kami tidak hanya memulihkan konektivitas, tetapi juga layanan dasar seperti air bersih dan fasilitas permukiman. Masyarakat Aceh harus segera kembali pada aktivitas yang aman dan produktif,” pungkas Menteri Dody.

Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak” dalam menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.

#SigapMembangunNegeriUntukRakyat

#SetahunBerdampak

Tentang Biro Komunikasi Kementerian Pekerjaan Umum

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merupakan kementerian negara dalam Kabinet Merah Putih di Pemerintah Republik Indonesia. Kementerian ini bertugas dalam urusan pekerjaan umum, yaitu: bertugas dan bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di Indonesia, termasuk jalan raya, jembatan, pengelolaan air. Kementerian Pekerjaan Umum bertanggung jawab kepada Presiden. Sejak tanggal 21 Oktober 2024, kementerian dipimpin Dody Hanggodo.

Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES