Tekad Gubernur Abdul Wahid Jadikan Riau Nol Persen Kemiskinan

RIAU – Gubernur Riau, Abdul Wahid bertekad menjadikan Bumi Lancang Kuning Nol Persen Kemiskinan. Hal tersebut disampaikan beliau dalam penyampaian tahapan awal visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2025 – 2045, serta dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau tahun 2026 di gedung Daerah Balai Serindit beberapa waktu lalu.

“Kita bertekat memiliki sasaran pembangunan untuk dicapai hingga tahun 2045. Hal tersebut adalah menjadikan daerah Riau maju dengan kemiskinan menuju nol persen,” ungkap Gubri yang akrab disapa Wahid.

Wahit juga memaparkan visi RPJMD Provinsi Riau 2025 – 2045 secara terperinci, yaitu, meningkatkan pendapatan per kapita, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, meningkatkan peran pimpinan daerah untuk mencapai visi daerah, meningkatkan daya saing sumber daya manusia, dan menurunkan emisi gas rumah kaca menuju net zero emission.

“Kita ketahui sebelumnya Pada tahun 2024, Pemprov Riau telah menetapkan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Riau nomor 14 tahun 2024 tentang RPJPD Provinsi Riau tahun 2025 – 2045. Dalam Perda tersebut dijabarkan visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),”ujarnya.

Mengenai Misi RPJPD Provinsi Riau 2025 – 2045 Abdul Wahid memaparkan point-poinnya sebagai berikut. Pertama, melakukan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, unggul dan sejahtera.

Kedua, melakukan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah melalui inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), ekonomi produktif, dan ekonomi hijau. Ketiga, melakukan transformasi tata kelola yang berintegritas dan adaptif.

Keempat, mewujudkan keamanan daerah yang tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah. Kelima, mewujudkan kebudayaan melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis untuk memantapkan ketahanan sosial dan ekologi.

Keenam, akan mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan antar Kabupaten/Kota. Ketujuh, mewujudkan sarana dan prasarana berkualitas yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.