Tiga Bulan Pascapenggusuran, Ratusan Pedagang Pasar Induk Kini Kehilangan Mata Pencaharian

BATAM – Tiga bulan pascapenggusuran di Pasar Induk Jodoh yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Batam, ternyata berdampak pada hilangnya mata pencaharian ratusan pedagang.

Hal ini diungkapkan oleh salah seorang pedagang bernama Naomi, yang mengaku dirinya dan ratusan pedagang senasib sepertinya mengalami kerugian hingga miliaran rupiah.

“Kerugian sampai hari ini, kalau diceritakan mau menangis rasanya. Kami masih ada sekitar 200 pedagang yang menganggur, hitung total semua lebih 1,5 miliar kami rugi,” ungkapnya, Jum’at (17/01/2020).

Dia pun menyayangkan sikap Pemerintah dan DPRD Kota Batam yang seolah tak serius menyelesaikan persoalan yang mereka alami. Di mana sampai saat ini pihaknya belum juga mendapat kepastian untuk berjualan kembali.

Kata dia, pemerintah telah merampas apa yang sudah diperjuangkan pedagang selama bertahun-tahun. Yakni melakukan penggusuran dan membangun tanpa mempelajari kondisi lapangan terlebih dahulu.

“Pedagang berjuang dari awal, setelah usaha kami membuahkan hasil, malah menghancurkan tanpa ada bernegoisasi, itu bukan solusi,” kata dia.

Hal senada juga diungkapkan oleh Juned, dia mengatakan alasan pedagang menolak menempati kios sementara yang sudah disediakan Pemko Batam, itu karena lapak dinilai tidak layak dan tidak mampu menampung kebutuhan pedagang.

“Mana sanggup kios itu menampung barang-barang kami. Pemerintah seharusnya memikirkan soal itu dulu sebelum menggusur. Kami ini pedagang pasar induk, artinya kami ini grosir pedagang lainnya, punya barang berton-ton,” jelasnya.

Dia jelaskan, pedagang pasar induk tidak bisa disamakan dengan pedagang pasar harian lainnya. Mereka bertugas memenuhi kebutuhan pasar, dan berperan besar dalan harga jual kebutuhan pokok di pasaran.

Orang-orang yang berjualan disana harus berpengalaman, dan itu tidak mereka bangun dalam waktu yang singkat. Dan apa yang dilakukan Pemko saat ini dia nilai menjadi penyebab harga kebutuhan pokok di Batam mulai merangkak naik saat ini.

“Kalau harga belum ada menyaingi. Kami berpengalaman, mengerti kebutuhan konsumen dan berapa harga yang kami jual. Kenapa nggak ada perhatian dari mereka. Coba tanya sama orang-orang, pedagang mana yang paling murah dulu kalau mereka belanja,” kata dia.

Dikatakan Juned, apa yang dikeluhkan pedagang ini juga telah diterima baik oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Kemendag RI). Bahkan katanya, hasil dari konsultasi itu disepakati bahwa Pemko Batam terindikasi menyalahi aturan dalam menggusur dan membangun.

Di mana katanya, banyak syarat-syarat yang belum dipenuhi mengenai revitalisasi Pasar Induk Jodoh. Seperti sengketa harus clear dulu, dan pedagang disediakan tempat relokasi yang layak dan sesuai dengan kebutuhan.

“Bahkan pak Dirjen Perdagangan ketawa dengar Pemko Batam mau bangun Pasar Induk 5 lantai, kata mereka standarnya hanya dua lantai. Kalau 5 lantai itu mall bukan pasar,” katanya yang juga ikut konsultasi ke Jakarta itu.

“Kok nggak ada perhatian sama pedagang dan masyarakat kecil. Kami butuh makan. Dua kali RDP di dewan tak juga ada solusi,” katanya lagi.

Sementara itu, DPRD Kota Batam saat dikonfirmasi mengenai persoalan ini seolah menghindar dan tak menjawab pertanyaan wartawan terkait kejelasan ratusan pedagang ini.

“Coba tanya sama Ketua DPRD Batam aja,” kata Lik Khai, Selasa (21/01/2020), yang diketahui merupakan pemimpin rapat dengar pendapat antara pedagang dan pihak yang bersengketa.

 

 

 

 

 

(Elang)