Tragedi Bimbar, Catatan Buruk Pengelolaan Transportasi Kota Batam

Tragedi kematian Sri Wahyuni dalam insiden kecelakaan maut menjadi puncak ketidak puasan dan amarah masyarakat Kota Batam pada angkutan umum jenis Bimbar.

Bagaimana tidak? Papan bunga ucapan belasungkawa untuk gadis jelang menikah bulan ini berjajar di kanan-kiri jalan raya. Persis di mana Sri meregang nyawa akibat terlindas Bimbar pagi-pagi. Dan tepat di hari keempat, masyarakat menggelar Tahlil bersama (doa untuk orang Muslim meninggal) di jalan tanjakan bukit Daeng ini.

Hingga hari ini, publik masih sangat konsen menyuarakan pencabutan izin trayek angkutan Bimbar. Terlebih di jagad internet. Kematian Sri memang memantik kecewa yang memuncak hingga terbentuk petisi meminta angkutan Bimbar berhenti beroperasi.

Walaupun, sebagian publik juga pesimis bahwa kehendak pelarangan operasi dapat terjadi. Berbagai alasan dan spekulasi seolah meyakini bahwa pemerintah tak cukup mampu mencabut izin operasi Bimbar.

Sedikit kita perjelas, angkutan jenis Bimbar di Batam saat ini terdiri dari dua macam. Merah untuk jurusan Dapur Dua Belas – Jodoh. Dan biru untuk jurusan Tanjunguncang – Batam Centre – Jodoh.

Angkutan ini memang cukup terkenal dengan stereotipe negatif di jalanan. Angkutan ini juga memiliki rekor kecelakaan cukup tinggi dibandingkan angkutan lain di Kota Batam.

Kembali pada korban kecelakaan maut Bimbar, Sri adalah satu diantara puluhan korban meninggal atau bahkan ratusan korban luka berat dan ringan akibat angkutan yang disebut sebagian masyarakat Kota Batam “ugal-ugalan”.

Bukan saja masyarakat, pejabat pemerintah setempat serta aparat tak lepas perhatian terhadap kecelakaan maut Bimbar pada Senin (17/2/2020) lalu. Mulai DPRD Kota Batam, Dinas Perhubungan, Wali Kota dan Kepala BP Batam hingga aparat Kepolisian.

Lah, tunggu dulu. Kemana saja selama ini? Kenapa baru sekarang memberi perhatian? Bukankah sebelum-sebelumnya sudah banyak korban meninggal akibat kecelakaan yang juga disebabkan oleh angkutan sama?

Sangat mungkin, kondisi, citra dan rekor yang di miliki Bimbar saat ini adalah dampak dari pengelolaan angkutan di Kota Batam yang tidak ditangani secara serius. Pembiaran terhadap kondisi angkutan umum darat ini sudah terjadi lama.

Padahal angkutan Bimbar ini masih menjadi primadona di jalurnya. Cepat walau memang lumayan arogan.

Jika setelah kejadian naas yang menimpa Sri Wahyuni, dan publik berkoar-koar hingga viral, masing-masing pihak penanggung jawab dan penyelenggara pemerintahan muncul dengan berbagai retorika penanganan angkutan. Perketat izin, rutin razia, hingga penyelesaian masalah angkutan umum Kota Batam di tahun 2025. Apakah kejadian serupa lantas tak terulang? Tidak ada jaminan.

Rencana pemerintah membangun angkutan umum yang layak di tahun 2025 itu, bisa jadi memang solutif bagi permasalahan angkutan. Tapi sekali lagi itu tahun 2025. Lima tahun yang akan datang.

Sebenarnya, masyarakat cukup yakin bahwa pemerintah pasti punya solusi penyelesaian masalah angkutan umum. Termasuk penurunan angka kecelakaan di Kota Batam yang masih cukup tinggi.

Meski izin operasi di cabut, jalan di perlebar, dan razia digencarkan, belum tentu menyelesaikan masalah. Karena sebagian besar kecelakaan faktornya adalah human error atau kesalahan manusia.

Itu artinya, para pengendara atau supir angkutan umum sangat penting mendapat perhatian dan pembinaan. Sejak awal. Sehingga tak menunggu korban nyawa berjatuhan di jalan raya kota ini, baru kemudian sibuk membuat tindakan. Harus lebih antisipatif.

Masalah angkutan umum yang kini jadi sorotan publik hanyalah satu dari sekian banyak persoalan transportasi di Batam.

Masalah lain yang tak kalah serius adalah pengelolaan transportasi online. Perseteruan mereka dengan transportasi pangkalan, taksi dan ojek, masih terus berlarut-larut tanpa kejelasan.

Tak jarang mereka harus gebuk-gebukan dan berujung di kantor Kepolisian hanya gara-gara masalah sepele. Rebutan lahan cari penumpang demi kelangsungan hidup keluarganya.

Miris. Ya. Kondisi transportasi di Batam memang miris.

Sama halnya masalah pengelolaan parkir. Salah satu sektor pendapatan asli daerah (PAD) yang kini banyak jadi andalan di Kota-Kota lain di Indonesia juga tak kunjung teratasi.

Masih sangat banyak kita temui tempat-tempat parkir yang tidak menggunakan tiket. Lalu bagaimana pertanggung jawaban parkir seperti ini? Sewa lahan parkir bulanan, tahunan atau setoran? Yang seperti ini justru sangat rawan kebocoran.

Masalah angkutan umum, seteru taksi dan ojek pangkalan dengan online, juga parkir, jika penilaian gagal terlalu berlebihan maka ini menjadi catatan buruk bagi Pemerintah Kota Batam dalam pengelolaan perhubungan darat.

Peremajaan angkutan umum jenis Bimbar yang masih jadi primadona di jalurnya penting di pertimbangkan. Ketegasan pemerintah dalam menangani seteru online dan pangkalan sangat diperlukan. Juga kepastian dan kejelasan aturan main parkir harus segera direalisasikan.