Visidata, UPN, dan V-TAX Bahas Peran Data Analytics dalam Kebijakan Perpajakan Daerah

Jakarta, 10 Juli 2025 – Dalam upaya mendorong transformasi digital di sektor pemerintahan, PT Visidata Anugerah Mitra bekerja sama dengan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) dan V-TAX menyelenggarakan webinar nasional bertema “Data Analytics untuk Kebijakan Perpajakan Daerah“. Acara ini menjadi wadah diskusi strategis bagi pemerintah daerah, akademisi, dan praktisi teknologi untuk memahami pentingnya pengolahan data digital dalam mendukung kebijakan fiskal yang adaptif dan berbasis bukti.

Percepatan adopsi teknologi informasi di masyarakat menciptakan ekspektasi baru terhadap layanan publik yang cepat, akurat, dan mudah. Pemerintah daerah dituntut bertransformasi, termasuk dalam pengelolaan data perpajakan. Webinar ini hadir menjawab kebutuhan tersebut, dengan membahas bagaimana pemanfaatan data analytics dan artificial intelligence dapat meningkatkan efektivitas kebijakan perpajakan daerah.

Empat pendekatan utama dalam data analytics yang dibahas meliputi:

Deskriptif – Menyajikan gambaran kondisi terkini berdasarkan data aktual.

Diagnostik – Menganalisis penyebab permasalahan berdasarkan data historis.

Prediktif – Memproyeksikan dampak kebijakan yang diambil.

Preskriptif – Memberikan rekomendasi langkah kebijakan berdasarkan model analisis.

“Dengan 38 provinsi dan 508 kabupaten/kota yang masing-masing memiliki preferensi kebijakan pajak daerah yang berbeda, pemanfaatan data menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih objektif dan kontekstual,” ujar Rafly perwakilan dari Visidata.

Webinar ini juga menyoroti aspek kesesuaian dengan regulasi, potensi optimalisasi pendapatan daerah, dan menyajikan studi kasus pemanfaatan dashboard data interaktif dalam mendukung keputusan strategis pemerintah daerah.

Sebagai tindak lanjut, Visidata, UPN, dan V-TAX membuka peluang kerja sama lanjutan dalam bentuk pelatihan teknis dan workshop khusus untuk mendukung penguatan kapabilitas data analytics di kalangan pemerintah daerah.