Ia juga menjelaskan regulasi untuk pajak galian C diatur berdasarkan Perwako No.228 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan(MBLB) dan Opsen MBLB pada Bab IV Pasal 4 ayat 3.
“Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang memiliki kriteria diantaranya, pertama, memiliki Izin Pematangan Lahan yang dikeluarkan oleh BP Batam atau Pemerintah Daerah. Kedua, melakukan pengambilan material pengerukan atau pematangan lahan,”tegasnya.
Raja Azmansyah juga mengungkapkan bahwa data-data perizinan cut and fill yang telah diterbitkan BP Batam belum terintegrasi dengan Bapenda Batam.
“Kita terus berkoordinasi dengan BP Batam tentang data-data cut and fill, karena memang belum terintegrasi. Bapenda juga meminta data potensi kegiatan dari DLH(Dinas Lingkungan Hidup) Kota Batam dalam pembahasan AMDAL,”jelasnya.
Berdasarkan penelusuran SwaraKepri, ada sejumlah lokasi kegiatan Cut and Fill di diKota Batam.
Diantaranya, Cut and Fill PT KCN di Jalan Hang Kesturi, Kabil, Kecamatan Nongsa. Cut and fill PT SIB di pesisir Teluk Mata Ikan, Kecamatan Nongsa. Cut and Fill Proyek Greeen Medina di Batu Besar, Kecamatan Nongsa.
Selanjutnya, Cut and Fill di Tanah Milik Kawasan Industri Terpadu Kabil, Kecamatan Nongsa. Cut and Fill di dekat Kawasan Industri Union Batu Ampar.
SwaraKepri masih terus melakukan penelusuran aktivitas tambang pasir darat ilegal, cut and fill dan reklamasi di Kota Batam./RD
Page: 1 2
Harga emas dunia pada perdagangan hari Senin (13/04) diperkirakan masih memiliki ruang untuk melanjutkan penguatan,…
Dalam upaya memperkuat kesiapsiagaan terhadap potensi bencana dan gangguan operasional, Bank Rakyat Indonesia (BRI) melalui…
Dalam rangka meningkatkan keimanan dan memperkuat nilai-nilai spiritual di lingkungan kerja, Bank Rakyat Indonesia (BRI)…
PT Pelindo Sinergi Lokaseva (SPSL) menerima kunjungan dari PT Integrasi Aviation Solusi atau InJourney Aviation…
Dalam Market Outlook terbaru yang dirilis oleh platform aset kripto FLOQ, dinamika geopolitik serta perubahan kondisi…
PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I), subholding dari Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), memancang…
This website uses cookies.
View Comments