BP Batam : Penggusuran Ruli Tanggung Jawab Pengusaha

BATAM – Badan Pengusahaan(BP) Batam terus menggalakkan pembangunan di kota Batam, salah satunya dengan mencabut lahan tidur yang ada.

“Kalau BP Batam menarik untuk usaha, tanah harus ada, jangan ada tanah yang tidur,” terang Gusmardi Bustami selaku Deputi V Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Kamis (8/12/2016).

Dia menegaskan bahwa lahan yang dibiarkan sekian puluh tahun, harus dikembalikan kepada negara. Saat ini, Kota Batam memiliki lahan tidur sebanyak 7.200 ha sedangkan persediaan lahan di Batam ini sangat terbatas.

Menurutnya BP Batam telah mencabut 8 PL pada 4 November lalu karena tidak pernah datang saat diundang BP Batam. Nantinya, lahan ini bisa ditawarkan kepada investor yang siap membangun paling lambat 360 hari setelah perizinan selesai.

“Kalau semua membangun, saya yakin Batam akan booming lagi, ramai lagi pembangunan dan tentu lapangan pekerjaan akan banyak,” jelas Gusmardi.

Sementara itu kata Gusmardi, tidak semua lahan siap dibangun karena banyak ditemukan rumah liar. Penggusuran Ruli kerap dilakukan yang tak jarang berujung pada bentrok antara aparat keamanan dan masyarakat karena dinilai penggusuran yang dilakukan mengacuhkan nilai kemanusiaan.

“Waktu mendapatkan lahan kan ada surat perjanjian (antara perusahaan dan BP Batam) bahwa perusahaan harus membersihkan Ruli kalau ada,” jelasnya.

Dikatakan bahwa dalam surat perjanjian memang disebutkan ada pasal yang pada intinya mengatur bahwa dengan telah dialokasikannya lahan tersebut, pengusaha atau perusahaan menanggung kewajiban untuk memindahkan warga Ruli, termasuk menanggung biaya perpindahan penduduk.

“Kita sudah lakukan pencegahan, kita kasih KSB,” ungkap Gusmardi.

Alokasi KSB ini sudah lebih dari 1000 Ha dan sekarang dihentikan BP Batam.

 

SISKA