Categories: HUKUM

Caifung Dituntut 4,5 Tahun Penjara

BATAM – Caifung alias Afung, terdakwa kasus penggelapan dalam jabatan di PT Laut Mas Cabang Batam dituntut penjara selama 4 Tahun dan 6 Bulan oleh Jaksa Penunut Umum(JPU) Arie Prasetyo di Pengadilan Negeri Batam, Kamis(2/8/2018).

“Menyatakan terdakwa Caifung alias Afung bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar pasal 374 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu Primair,” kata JPU Arie Prasetyo.

Dalam tuntutannya JPU meminta Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Caifung alias Afung dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

“Menyatakan barang bukti dikembalikan kepada Megastar Shipping,” ujar JPU.

JPU juga menyampaikan hal-hal yang dijadikan pertimbangan mengajukan tuntutan yaitu, hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa merugikan orang lain, terdakwa berbelit-belit dalam persidangan.

Sedangkan hal-hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan terdakwa belum pernah dihukum.

Sebelumnya JPU menyampakan unsur-unsur dari pasal 374 KUHP yang didakwakan terhadap terdakwa Caifung. Kata JPU, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, diketahui bahwa tindakan terdakwa yang mengakibatkan Megastar Shipping mengalami kerugian sebesar 1.947.815,53 SGD dilakukan secara berulang ulang yaitu sejak Januari 2014 sampai Desember 2017.

“Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum,” kata JPU.

Majelis Hakim menunda sidang hingga tanggal 7 Agustus 2018 mendatang untuk mendengarkan pledoi Penasehat Hukum terdakwa Caifung (foto : RD_JOE)

Setelah mendengarkan tuntutan JPU, Ketua Majelis Hakim Syahlan didampingi Hakim Anggota Taufik Abdul Halim dan Yona Lamerossa Ketaren meminta terdakwa berkonsultasi dengan penasehat hukumnya.

“Kami akan mengajukan pledoi yang mulia,” kata Tantimin selaku penasehat hukum terdakwa.

Persidangan perkara ini kemudian ditunda hingga tanggal 7 Agustus 2018 mendatang untuk mendengarkan pledoi dari penasehat hukum terdakwa.

 

 

Penulis : RD_JOE

Editor   : Rudiarjo Pangaribuan

Redaksi - SWARAKEPRI

Recent Posts

Bea Cukai Batam Beberkan Alasan Penerbitan SPPB 90 Kontainer Limbah Elektronik asal AS

BATAM - Proses penanganan limbah elektronik atau e-waste asal Amerika Serikat yang berada di Pelabuhan…

54 menit ago

Puragraph Vol. I: Menghubungkan Warisan Sejarah dan Generasi Muda melalui Siluet Arsitektur Heritage Belanda

JAKARTA, April 2026 – Membawa akar DNA jenama Purana yang selama ini dikenal teguh melestarikan…

4 jam ago

BRI Finance Bukukan Laba Rp91 Miliar di Tengah Dinamika Industri Pembiayaan

Jakarta, 15 April 2026 – PT BRI Multifinance Indonesia (“BRI Finance”) mencatatkan laba sebesar Rp91…

7 jam ago

Saat AI Tak Bisa Berdiri Sendiri: BINUS Kukuhkan Prof. Tanty Oktavia, Soroti Pentingnya Human–AI Collaboration

Di tengah percepatan transformasi digital, kolaborasi antara manusia dan kecerdasan buatan (AI) menjadi kunci dalam…

9 jam ago

Metodify Hadir sebagai Platform AI Akademik untuk Mendukung Penulisan Artikel Ilmiah

Metodify merupakan platform AI akademik yang dirancang untuk membantu mahasiswa dan peneliti dalam menyusun artikel…

10 jam ago

Perkuat Mitigasi Risiko Hukum, BRI Finance Kerja Sama dengan Kejari Jakarta Utara

Jakarta, 1 April 2026 – PT BRI Multifinance Indonesia (“BRI Finance”) memperkuat aspek tata kelola…

10 jam ago

This website uses cookies.