Candrow Manurung Pimpin RDP di DPRD Toba Bahas Polemik Sekdes Sitoluama

TOBA – Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Toba, Candrow Manurung memimpin Rapat Dengar Pendapat(RDP) terkait pengajuan pergantian Sekretaris Desa(Sekdes) Sitoluama yang diajukan oleh warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Desa Sitoluama, Kamis 6 Maret 2025.

RDP yang digelar di ruangan Komisi A DPRD Toba ini dihadiri oleh anggota Komisi A Santo Pane, perwakilan warga Sitoluama dan Pemerintah Kabupaten Toba.

Saat berita ini diunggah, RDP Komisi A DPRD Toba membahas aspirasi masyarakat Sitoluama terkait pergantian Sekdes yang dimulai sejak pukul 15.00 WIB masih berlangsung.

Berita sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Toba merespon surat warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Desa Sitoluama terkait pengajuan pergantian Sekretaris Desa(Sekdes).

DPRD Kabupaten Toba merespon cepat surat tersebut dan telah mengagendakan Rapat Dengar Pendapat(RDP) di Komisi A DPRD Kabupaten Toba untuk mendengar pernyataan dan keluhan warga Sitoluama pada Kamis 6 Maret 2025 mendatang.

Berdasarkan informasi yang dipereleh SwaraKepri, surat undangan untuk RDP tersebut ditandatangani Ketua DPRD Kabupaten Toba, FransHendrik Tambunan pada Senin 3 Maret 2025.

Selain mengundang warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Desa Sitoluama, dalam surat tersebut, pihak Pemerintah Kabupaten Toba juga turut diundang untuk hadir di RDP, diantaranya Asisten Bidang Pemerintahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan dan Perlindungan Anak, BKPSDM, Camat Laguboti, Kepala Desa Sitoluama, Sekretaris Desa dan BPD Sitoluama.

Koordinator Forum Masyarakat Desa Sitoluama, Corry Paroma Panjaitan membenarkan adanya undangan untuk Rapat Dengar Pendapat di Komisi A DPRD Kabupaten Toba pada Kamis 6 Maret 2025 mendatang.

Ia mengatakan, pada saat RDP tersebut warga akan menjelaskan semua persoalan yang ada seperti yang tertuang dalam surat mereka ke DPRD Kabupaten Toba.

“Kamis besok saat rapat dengan Dewan, akan kami sampaikan semuanya, tak perlu ada yang ditutupi,”ujarnya kepada SwaraKepri, Selasa 4 Maret 2025.

Kata dia, persoalan yang ada sudah berlangsung lama dan warga sudah beberapa kali melakukan kritik melalui media sosial, namun tidak ada tanggapan dari dari pihak berwenang di Desa Sitoluama termasuk Badan Permusyawaratan Desa(BDP).

“Sudah cukup lama kasus ini bergulir, kami juga menyampaikan kritikan melalui Medsos. Hal itu sengaja kami lakukan agar masyarakat mulai berpikir dan terbuka wawasannya untuk memperjuangkan hak dan Desanya,”jelasnya.