Cegah Persaingan Dagang yang Tidak Sehat, APKLI Datangi Kantor DPRD Batam

BATAM – Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Batam mendukung program revitalisasi Pasar Induk Jodoh. Namun demikian, sebanyak 68 pedagang yang telah terdata oleh Pemko Batam menuntut kejelasan penggunaan tempat relokasi dengan menggelar aksi pada Senin (02/12/2019) di depan Kantor DPRD Batam.

Aksi yang dipimpin oleh Ketua DPD APKLI Farizal Joker merupakan wujud dari sikap pembelaan APKLI terhadap pedagang yang jelas terdata oleh Pemko dan mendukung program revitalisasi Pasar Induk Jodoh.

“Kami disini tidak ditunggangi oleh siapapun, kami disini meminta kejelasan agar tidak ada pandangan khusus sebelah pihak saja,” tegas Farizal Joker.

Joker mengatakan para pedagang yang terdata merasa tersaingi dengan pihak pedagang yang tidak terdata oleh Pemko Batam tetapi ikut menggunakan tempat relokasi untuk berdagang kembali. Kondisi tersebut mempengaruhi pemasukan dari para pedagang yang sudah jelas terdata sehingga dikhawatirkan menimbulkan persaingan yang tidak sehat.

Dalam proses revitalisasi Pasar Induk Jodoh, Pemko Batam sudah mendata bahwa terdapat total 118 pedagang yang ikut serta dalam revitalisasi. Namun karena tidak lulus prosedur yang telah ditetapkan oleh Pemko Batam, maka hanya tinggal 68 pedagang yang terdata dan mendapatkan relokasi berupa kios untuk tempat berdagang sementara.

“Kemarin kami sebanyak 68 pedagang sudah terdata dan sudah berdagang di kios yang dikasih Pemko itu,” tegas salah satu pedagang Pasar Induk Jodoh, Judianto.

Massa yang mengikuti aksi dari APKLI hari ini ditemui langsung oleh anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Hendrik. Ia menyampaikan keinginannya untuk turun langsung ke lokasi pasar dan meninjau kembali serta memberikan solusi kepada para pedagang yang sudah terdata maupun yang belum terdata tersebut.

“Saya akan turun ke lokasi untuk meninjau lokasi pedagang dan seandainya lokasinya bertentangan maka akan kita cari solusinya,” ungkap Hendrik.

(tasya)