Categories: DPRD BATAM

Dewan Nilai Proses Alokasi Pengelolaan Lahan PT JPS Cacat Hukum

BATAM – Komisi I DPRD Kota Batam menilai proses pengalokasian pengelolaan lahan yang diberikan BP Batam kepada PT Jeni Prima Sejati (PT JPS) di Kavling Anggrek Putih, Dapur 12 Kebun Sayur, RT 04/RW 09, Keluruan Sei Pelunggut, terindikasi cacat hukum (Inprosedural).

Hal ini diungkapkan oleh, Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Utusan Sarumaha kepada awak media usai hearing atau rapat dengar pendapat (RDP) di ruang rapat Komisi I DPRD Batam, Selasa (15/12/2020).

“Di RDP tadi kami mendapatkan informasi bahwa posisi lahan tersebut pada tahun 2013 itu masih HPL. Berarti BP Batam tidak mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan pengelolaan lahan tersebut,” ungkapnya.

Untuk dapat mengalokaaikan pengelolaan lahan, menurut Utusan perlu kepemilikan HPL. Jika HPL tidak ada maka proses alokasi pengelolaan lahan ini dapat menyalahi aturan.

“Jadi sepertinya terindikasi bahwa proses pengalokasian lahan tersebut cacat hukum. Kenapa? karena kalau tidak punya HPL maka tidak bisa dilakukan pengelolaan lahan,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, ada fakta lain yang terungkap ketika RDP. Fakta tersebut yaitu PT JPS telah memiliki PL (Penetapan Lahan) yang telah dikeluarkan oleh BP Batam.

“Tapi pada ada saat kami gali lagi informasinya juga ditemukan bahwa pada tahun 2013 itu menurut PT Jeni ini sudah mendapatkan izin prinsip dan kemudian sudah membayar UWTO. Namun yang kami sayangkan mengapa pada saat itu tidak dilakukan pengumuman bahwasannya sudah mendapatkan lokasi pembangunan dari BP Batam,” ujarnya menyayangkan.

Saat ia menanyakan hal tersebut ke BP Batam, Utusan merasa tidak mendapat jawaban yang cukup atas hal itu.

“Makanya tadi saya mempertajam pertanyaan itu akan tetapi memang jawaban dari BP Batam tadi tidak memuaskan,” jelasnya.

Pihaknya berharap terkait permasalahan sengketa lahan tersebut untuk tetap mengedepankan musyawarah agar mendapatkan solusi terbaik.

“Jadi kami dari Komisi I mengharapkan musyawarah tetap dijalankan untuk mencari solusi terbaik. Karena tanah di Batam ini kan seperti perempuan cantik. Kalau tidak dirawat tidak dijaga bisa diambil orang,” bebernya seraya bergurau./Shafix

Sholihul Abidin - SWARAKEPRI

Share
Published by
Sholihul Abidin - SWARAKEPRI
Tags: komisi I

Recent Posts

10 Alasan Mengapa Harus Berbelanja Online Sepeda & Aksesoris di Rodalink

Berbelanja sepeda dan aksesoris secara online semakin menjadi pilihan utama bagi banyak orang. Namun, memilih…

27 menit ago

Peran Teknologi AV dalam Manajemen Krisis dan Kolaborasi: Meningkatkan Strategi Komunikasi dan Respons

Artikel "The Role of AV Technology in Crisis Management and Collaboration" oleh Melvin Halpito, Managing…

1 jam ago

Indonesia International Cat Conference & Exhibition (IICCE) 2025

Dibawah kepemimpinan Danny R. Sultoni sebagai Direktur Penyelenggara dan Dr. M. Munawaroh, MM selaku Ketua…

2 jam ago

Mendesain Ruang untuk Brainstorming Kelompok yang Efektif: Menciptakan Lingkungan yang Mendorong Kreativitas dan Kolaborasi

Artikel "Designing Spaces for Effective Group Brainstorming" oleh Melvin Halpito, Managing Director MLV Teknologi, membahas…

6 jam ago

BINUS @Bekasi Bukan Sekadar Kampus, Tapi Solusi Masa Depan SDM Indonesia

Indonesia tengah menghadapi tekanan ekonomi yang kompleks dan multidimensi. Ketidakstabilan global yang dipicu oleh ketegangan…

2 hari ago

Solo Terintegrasi, Stasiun dan Terminal Terhubung, Efisienkan Perjalanan Masyarakat Pada Saat Lebaran

PT Kereta Api Indonesia (Persero) terus berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan bagi para pelanggan,…

3 hari ago

This website uses cookies.