Categories: DPRD BATAM

DPRD Batam Minta Pemko Kerjasama dengan Sekolah Swasta

BATAM-Banyaknya siswa yang tidak lolos dalam seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPBD) tahun ini membuat gerah anggota DPRD Kota Batam, Aman. Dia pun meminta Pemko Batam dalam hal ini Dinas Pendidikan segera melakukan kerjasama dengan sekolah swasta.

“Kami minta pemerintah daerah di Batam segera gelar MoU dengan sekolah swasata, berapa mereka bisa menampung anak sekolah yang tak diterima di sekolah negeri,” katanya, Selasa (11/6/2019).

Menurutnya, itu semua bisa berjalan dan tergantung bagaimana kepedulian dan political will pemerintah daerah. “Urusan pendidikan, pemerintah harus menjamin warganya bisa sekolah semua,” tegasnya.

Kata Aman, mengenai Ruang Kelas Baru (RKB) yang dijadikan opsi untuk mengurai banyaknya calon peserta didik yang tak bisa masuk sekolah negeri, dinilai belum maksimal.

“Kami melihat sampai dengan bulan ini saja, beberapa sektor pembangunan seperti di Disdik Batam tentang pembangunan RKB sampai saat ini belum ada proses lelangnya juga. Padahal ini sudah memasuki PPDB,” ujarnya.

Menurutnya, DPRD Batam sudah sering mendorong agar proses lelang dan pembangunan RKB dapat segera dilakukan.

Hal yang sama juga dikatakan oleh sekretari DPRD Batam Komisi IV, Udin P Sihaloho. Ia menegaskan penambahan rombel dan RKB sebenarnya bukan opsi.

Karena tiap tahun saat PPDB selalu saja dua poin itu yang digadang-gadang mampu mengurai banyaknya calon peserta didik yang tak tertampung masuk ke sekolah negeri di Batam.

“Memang saya akui, penambahan rombel di tiap sekolah negeri itu cara yang cepat untuk dijalankan menampung calon peserta didik yang tak tertampung di sekolah negeri. Bisa juga penambahan kapasitas per kelas dari 32 menjadi 40 siswa. Namun tahun ini saya melihat PPDB di Batam sudah lebih transparan dibandingkan model-model sebelumnya,” ujarnya.

Terkait opsi kedua yakni dengam menambah RKB, Udin menegaskan, hal tersebut tiap tahun selalu didengungkan saat datangnya PPDB. Yang disayangkan dari RKB, lanjutnya, selalu dilakukan pada saat datangnya PPDB.

“Itu yang kami sesalkan, perencanaan dan penyampaiannya terkait pembangunan RKB, selalu disampaikan pada saat PPDB. Harusnya dari jauh-jauh sebelumnya itu dilakukan pembangunan RKB. Jadi saat PPDB, RKB tersebut sudah terbangun dan bisa digunakan untuk menampung calon peserta didik,” tegasnya mengakhiri. (Red/BP)

Redaksi - SWARAKEPRI

Share
Published by
Redaksi - SWARAKEPRI
Tags: DPRD Batam

Recent Posts

RevComm Tunjuk Hargunadi Soemantri sebagai Country Manager Indonesia

Jakarta, 14 Januari 2026 — RevComm Inc., perusahaan asal Jepang penyedia solusi AI Voice Analytics, MiiTel, resmi menunjuk Hargunadi…

1 jam ago

Menelusuri Tambang Pasir Darat Ilegal dan Cut and Fill di Batam (1)

BATAM - Penambangan pasir darat ilegal dan Cut and Fill(penggalian dan penimbunan untuk meratakan  permukaan…

1 jam ago

Tragedi KM Putri Sakinah: Gerak Cepat Polda NTT, Penanganan Tuntas dan Transparan

Kupang, NTT, 14 Januari 2026 – Tragedi tenggelamnya kapal wisata semi-phinisi KM Putri Sakinah di perairan…

9 jam ago

KA Pandanwangi Tembus 1,15 Juta Penumpang di 2025, Andalan Mobilitas Wisata Tapal Kuda

Jember, Januari 2026 – Kinerja layanan KA Pandanwangi relasi Jember – Ketapang PP terus menunjukkan…

13 jam ago

Ini Tanggapan Bittime Terkait Dampak Inflasi Amerika Serikat dan Kebijakan Tarif Trump Pekan Ini

Jakarta, 13 Januari 2026 - Pasar aset kripto saat ini sedang berada dalam fase konsolidasi yang…

15 jam ago

Antisipasi Libur Isra Miraj 15–18 Januari, KAI Daop 1 Jakarta Sediakan 158 Ribu Tempat Duduk

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat pada libur…

21 jam ago

This website uses cookies.