Gubernur Ansar: Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Harus Transparan

KEPRI – Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad berharap setiap kebijakan pengadaan barang/jasa pemrintah harus selalu mengedepankan prinsip-prinsip pengadaan, yakni transparan, efektif, efisien, terbuka, adil, dan akuntabel. Karena, kata Gubernur, setiap kebijakan pengadaan barang/jasa yang selalu memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan tersebut, akan menghasilkan barang ataupun jasa pemerintah yang terukur baik dari aspek kulitas jumlah, waktu, biaya yang dibelanjakan dan juga pelaksanaanya.

“Kepada PNS dan pejabat pengadaan barang untuk memperhatikan betul setiap kontrak pengadaan barang/jasa, agar dalam pelaksanaanya tidak muncul persoalan hukum dikemudian hari,” kata Gubernur Ansar saat membuka penyuluhan hukum pengadaan barang/jasa pemerintah di Swiss Bell Hotel Batam, Rabu (1/12/2021).

Kegiatan ini sangat penting bagi siapa saja pejabat pengadaan barang untuk memperhatikan secara seksama setiap kontrak yang dilaksanakan. Sehingga sedapat mungkin sambung Gubernur Ansar, dari mulai tahap penyusunan hingga pelaksanaan kontrak pengadaan, untuk selalu meminmialisir potensi permasalahan hukum yang bisa saja timbul. Tentunya, mana kala pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip yang baik.

Ia melanjutkan bahwa Pemerintah Provinsi Kepri juga punya tanggung jawab melaksanakan setiap kegiatan di dalam program kerjanya secara baik, termasuk program pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan setiap OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri.

Sehingga nantinya akan diperoleh hasil kerja yang berkualitas dan tentunya bisa dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat. Karena pengadaan barang/jasa pemerintah punya peran strategis dalam pelaksaan pembangunan nasional, guna melayani publik dan juga pelaksaaan aktifitas ekonomi.

Tak lupa, Gubernur Ansar juga berpesan khususnya kepada pejabat pengadaan, untuk bisa memanfaatkan secara baik penyuluhan hukum ini dan selalu berkonsultasi dan berkoordinasi dengan pihak pihak terkait seperti biro hukum dan juga kejaksaan, agar dalam bekerja tidak salah langkah, pintanya.

“Dalam bekerja kita butuh dukungan, atensi dan juga supervisi dari pihak-pihak terkait, agar pekerjaan yang dilakukan berjalan dengan baik lancar tanpa adanya persoalan,” tutup Gubernur Ansar Ahmad.

Sementara itu, Kapala Biro Hukum Provinsi Kepri Heri Mokhrizal yang juga ketua panitia mengatakan bahwa kegiatan penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman kepada kepada pejabat pengadaan dalam melaksanaan tugasnya.

Masih kata Karo Hukum, penyuluhan kali ini juga bertujuan untuk mewujudkan aparatur yang profesional, berintegrasi, netral dan bebas dari intervensi politik dan bersih dari praktik-pratik Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN) dalam bekerja.

Tujuan lainnya, yaitu meningkatkan kemampuan setiap aparatur sipil negara dan pejabat pengadaan, agar dapat bekerja semakin profiesonal dalam rangka mendukung program reformasi birokrasi, terutama di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri.

Pada kesempatan tersebut, hadir juga Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepri Hari Setiyono sekaligus penyampai materi, Wakil Kepala BPKP Provinsi Kepri Imbuh Agustanto, Analis Kebijakan LKPP Mira Erviana, dan hadirin peserta lainnya./Humas Pemprov Kepri