Indonesia Pastikan Tak Akan Dukung Pemerintahan Junta Militer Myanmar

ASEAN Masih Belum Satu Suara

Pandu Prayoga yang merupakan pengamat ASEAN dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menilai negara-negara ASEAN masih berbeda pendapat mengenai perlu tidaknya mengakui junta sebagai pemerintahan yang sah di Myanmar. Ada negara yang menganggap posisi junta di Myanmar tidak bisa digoyang sehingga mau tidak mau harus ada pengakuan atas pemerintahan junta. Untuk itu, ujar Pandu, pemerintah harus sangat hati-hati.

“Di satu sisi kita ingin (krisis Myanmar) selesai, sudah berlarut-larut kan. Ketika kita mengakui junta, saya risikonya juga besar. Artinya kita mengakui pemerintah yang telah banyak membunuh rakyatnya ini, kita melegitimasi,” ujar Pandu.

Pandu menyakini sebagai Ketua ASEAN tahun depan, Indonesia akan memaksimalkan kembali pelaksanaan lima poin konsensus. Indonesia, lanjutnya, harus mengundang berbagai pihak, bukan hanya junta militer sebagaimana yang dilakukan Kamboja, tetapi juga pihak oposisi yang menentang pemerintahan junta. Kedua pihak sedinya bersama untuk menghentikan kekerasan, tambah Pandu.

Indonesia sebagai Ketua ASEAN nantinya juga dapat menggunakan berbagai elemen diplomasi, seperti militer, untuk turut serta dalam berdiplomasi dengan junta yang juga militer.

Strategi lain yang dapat dilakukan, ujar Pandu, adalah dengan sama sekali tidak mengundang Myanmar hingga negara itu mau membuka diri dan berdiplomasi. Menurutnya junta militer Myanmar tidak mau melaksanakan lima poin konsensus ASEAN karena khawatir dengan adanya intervensi dari negara lain yang akan merugikan posisinya.

Masalah Mengakar di Myanmar

Diwawancarai secara terpisah, pengamat hubungan internasional di Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Andrew Mantong menilai krisis Myanmar tidak akan dapat selesai dalam satu tahun periode kepemimpinan Indonesia di ASEAN. Ini dikarenakan adanya masalah yang sudah mengakar di negeri Gajah Putih itu.

“Bukan hanya kegagalan demokrasi, tapi juga ada masalah antar elemen pembentuk bangsanya. Jadi ada hubungan antar etnis yang bermasalah, ada masalah bangsa dan pembentukan bangsa yang belum selesai dan itu tidak mungkin selesai dalam waktu satu tahun,” ujar Andrew.

Ditambahkannya, jika masih ingin melanjutkan lima poin consensus yang dihasilkan April 2021 lalu, maka harus ada terobosan baru. Ini dikarenakan di dalam ASEAN sendiri masih ada ketidakjelasan soal bagaimana menerapkannya dan sumber daya yang dapat dimobilisasi.

Ironisnya, junta militer Myanmar tahu persis tidak akan ada konsekuensi terhadap mereka jika tidak melaksanakan lima poin konsensus itu. Padahal ASEAN dapat saja membekukan keanggotaan negara berpenduduk hampir 55 juta jiwa itu.