Indonesia Serukan Perdamaian Myanmar Jelang Pertemuan ASEAN

Krisis di Myanmar diperkirakan menjadi salah satu topik utama dalam pertemuan ASEAN Ministerial Meeting ke-56 di Jakarta pekan depan.

JAKARTA – Ketua Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) Indonesia mengatakan pada Jumat bahwa pihaknya meningkatkan upaya diplomatik untuk mengakhiri kekerasan dan kekisruhan di Myanmar, di mana kudeta militer pada tahun 2021 telah memicu pertumpahan darah dan krisis kemanusiaan, kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Menteri Retno mengatakan bahwa Indonesia terus berkomunikasi dengan semua pihak di Myanmar untuk membujuk mereka agar mendukung pelaksanaan konsensus lima poin yang dicapai oleh para pemimpin ASEAN dua bulan setelah kudeta militer.

Krisis di Myanmar diperkirakan menjadi salah satu topik utama dalam rangkaian pertemuan tingkat menteri yang akan diselenggarakan Indonesia pekan depan dengan negara tetangga Asia Tenggara dan mitra lainnya, termasuk Amerika Serikat, China, dan Rusia.

Pertemuan yang berlangsung di Jakarta pada 11-14 Juli itu melibatkan 29 negara, Sekretariat ASEAN, dan Uni Eropa.

“110 kegiatan telah dilakukan, baik pertemuan in person, virtual maupun percakapan per telepon, termasuk beberapa kali pertemuan langsung saya dengan Menlu NUG maupun Menlu SAC,” kata Retno dalam jumpa pers.

NUG (National Unity Government) merupakan pemerintahan tandingan di pengasingan dan SAC (State Administration Council) adalah dewan administrasi negara yang dipimpin militer. Kedua kelompok tersebut mengklaim sebagai entitas yang sah mewakili pemerintah Myanmar pasca-kudeta.

Konsensus lima poin ASEAN tersebut menuntut penghentian segera kekerasan, dialog konstruktif di antara semua pihak, penunjukan utusan khusus, pengiriman bantuan kemanusiaan dan kunjungan delegasi ke Myanmar.

“ASEAN tetap sangat prihatin dengan meningkatnya penggunaan kekerasan di Myanmar yang mengakibatkan jatuhnya korban sipil dan perusakan fasilitas publik,” kata Retno. “Ini harus segera dihentikan, saya ulangi, harus segera dihentikan.”

Myanmar, yang tidak akan hadir pada pertemuan minggu depan karena junta dilarang mengirim perwakilan politik, telah mengalami kekacauan sejak militer menggulingkan pemerintah terpilih pada Februari 2021.

Junta Myanmar telah menindak demonstrasi massal yang menewaskan lebih dari 3.000 orang dan menangkap ribuan lainnya, menurut kelompok hak asasi manusia. PBB mengatakan sejak kudeta lebih dari 1,8 juta orang di Myanmar terpaksa mengungsi karena kekerasan.

Krisis tersebut telah merusak persatuan dan kredibilitas ASEAN. Blok regional itu telah berjuang untuk menentukan sikap bersama dan mempengaruhi junta.

Banyak pengamat dan analis regional, serta mantan menteri luar negeri Malaysia, mengatakan sudah waktunya untuk mengesampingkan konsensus dan menyusun rencana baru dengan tenggat waktu yang mencakup mekanisme yang memastikan kepatuhan (enforcement mechanism).

Beberapa ahli mengatakan, pendekatan ASEAN terhadap Myanmar mencerminkan keterbatasannya sebagai organisasi berbasis konsensus yang mengutamakan stabilitas dan tidak mencampuri urusan dalam negeri anggota.

Retno mengatakan pertemuan minggu depan juga akan berfokus pada penguatan kerja sama di berbagai isu seperti ketahanan pangan, kesehatan, kelautan dan transisi energi, serta implementasi “ASEAN Outlook on the Indo-Pacific” yang berfokus pada kerja sama maritim, konektivitas, dan pembangunan berkelanjutan.

Dia juga mengatakan bahwa ASEAN akan terlibat dengan Indian Ocean Rim Association dan Pacific Islands Forum (PIF) untuk pertama kalinya sebagai bagian dari implementasi pandangan tersebut.