Indonesia Terjebak Lingkaran Krisis Ekologis, Perlu Perubahan Tata Kelola Terpadu

“Persoalan lingkungan di Indonesia tidak lagi berdiri sendiri. Ia saling terhubung dalam satu lingkaran krisis ekologis. Tanpa perubahan mendasar dalam tata kelola sumber daya alam, krisis ini akan terus berulang dan semakin dalam,” ujar Gita.

IEO 2026 mencatat bahwa 99 persen bencana di Indonesia kini merupakan bencana hidrometeorologis, seperti banjir, longsor, dan kekeringan. Kondisi ini mencerminkan melemahnya sistem penyangga kehidupan akibat tata kelola sumber daya alam yang belum berkelanjutan.

Penyusun IEO 2026, Muhamad Burhanudin, menambahkan bahwa krisis tersebut juga nyata terjadi di tingkat lokal, termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Tekanan terhadap air tanah, degradasi kawasan hulu, alih fungsi lahan, hingga ekspansi pariwisata dan infrastruktur menunjukkan ketimpangan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Fenomena ini disebut sebagai “kanibalisme antar sektor”, di mana pertumbuhan satu sektor justru mengorbankan sektor lain. Deforestasi di hulu memperparah krisis air di hilir, sementara krisis air berdampak langsung pada produktivitas pangan dan keberlanjutan ekonomi masyarakat.

“Yogyakarta adalah contoh nyata bagaimana krisis ekologis terjadi lintas sektor dalam satu lanskap. Tanpa tata kelola terpadu, satu sektor bisa mengorbankan yang lain,” kata Burhanudin yang juga Manajer Advokasi Kebijakan di Yayasan KEHATI.

IEO 2026 menekankan pentingnya pendekatan nexus yang mengintegrasikan pengelolaan hutan, air, pangan, dan energi sebagai solusi untuk memutus lingkaran krisis tersebut. Upaya ini mencakup pemulihan ekosistem hulu, pengelolaan air berkelanjutan, transformasi sistem pangan, serta pengendalian ekspansi sektor energi dan pembangunan.

Dalam forum ini, berbagai praktik baik juga disampaikan oleh komunitas lokal. Komunitas Banyu Bening menyoroti krisis air di Yogyakarta, Komunitas Ngargoretno menunjukkan praktik pengelolaan lanskap berbasis masyarakat, sementara LPTP Sragen mendorong agroforestry sebagai solusi integratif antara produksi pangan dan perlindungan hutan.

KEHATI menegaskan, arah kebijakan dalam lima tahun ke depan akan menjadi penentu: apakah Indonesia masuk dalam era bencana permanen atau mampu bertransformasi menuju pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. “Transformasi ekologis bukan lagi pilihan, melainkan keharusan,” tutup Burhanudin.