Ini Penjelasan Sekdes Sitoluama Terkait Keluhan Warga Ke DPRD Toba

Melda menjelaskan bahwa pihaknya ikut membantu program kerjasama warga dengan GEMPITA tersebut.

“Kami welcome dan ikut membantu. Aset Desa berupa bentor rencana akan diserahkan untuk mereka pakai dalam pengangkutan makan bergizi itu dari KUD ke sekolah,”jelasnya.

Meski demikian, ia mengaku tidak mengetahui pasti alasan gagalnya program Uji Coba Makan Bergiji dan Seimbang dari GEMPITA tersebut.

“Alasan kegagalan itu kami kurang faham, tapi yang kami dapat informasi dari Pak Kades, kegagalan uji coba itu karena tukang tidak menyelesaikan pekerjaannya tepat Waktu. Saat itu KUD nya direhab, yang kami tahu saat itu tukang tidak mengerjakan sesuai jadwal yang ditentukan,”jelasnya.

Penjelasan Soal BLT dan PKH

Melda juga menanggapi soal pemberian bantuan pemerintah seperti BLT dan PKH di Desa Sitoluama. Menurutnya pemberian bantuan itu dilakukan melalui hasil Musyawarah Desa.

“Sesuai dengan sistem di Pemerintahan Desa, masyarakat yang menerima BLT dan PKH itu melalui Musyawaarah Desa. Mungkin ada ketidakfahaman masyarakat soal itu makanya berasumsi sendiri,”terangnya.

Soal Pergantian Perangkat Desa

Ia juga menjelaskan soal adanya polemik ketika dilakukan pemberhentian dan pergantian perangkat Desa(Kepala Dusun) Sitoluama.

“Ada pemberhentian salah satu Kepala Dusun(Gomparsimuring)karena yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas selama 90 hari. Sesuai prosedur dan Undang-undang ketidakhadiran selama 60 hari sudah bisa diberhentikan,”tegasnya.

Terkait tudingan dianggap bersikap arogan, Melda menanggapinya dengan santai. Ia menganggap itu hanya penafsiran dari beberapa warga saja.

“Menurut saya arogansi itu jika sudah diluar etika. Selama ini memang untuk mengarahkan Perangkat Desa itu saya tegas. Kalau Perangkat Desa tidak melaksanakan tugas saya harus tegas,”terangnya.

Disinggung soal pengajuan warga soal pergantian Sekdes Sitoluama, ia mengatakan bahwa itu harus melalui prosedur dan aturan yang ada.

“Kalau masalah pergantian ada prosedur dan aturannya. Kalau memang pimpinan kami Ibu Camat dan Bupati menilai saya tidak layak bekerja saya tidak harus memaksa untuk tidak pindah. Saya ASN, kemana pun ditempatkan kami siap,”pungkasnya.

Penjelasan Soal Pengadaan Pupuk Subdisi

Sekretaris Desa(Sekdes) Sitoluama, Melda Friska Sinurat menjelaskan pengadaan pupuk sebsidi Program Ketahanan Pangan(Ketapang) di Desa Sitoluama pada periode 2021-2024.

Diketahui persoalan pengadaan pupuk subsidi di Desa Sitoluama ini sempat disorot saat Rapat Dengar Pendapat(RDP) Komisi A DPRD Kabupaten Toba pada Kamis 6 Maret 2025 lalu.