Jamwas Kejagung RI Lakukan Inspeksi Pimpinan di Kepri

Kegiatan dilanjutkan dengan pengarahan dari Jamwas Kejagung RI Rudi Margono yang menyampaikan bahwa tugas dan wewenang Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan adalah perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern Kejaksaan serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Jaksa Agung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia menjelaskan bahwa Kejaksaan dalam menjalankan misi pembangunan Asta Cita dan RJPN telah menyusun 5 (lima) strategi yang berfokus pada:

Pertama, penerapan dan penegakan hukum yang modern, efisien, terpadu, serta mengedepankan pendekatan restoratif, korektif dan rehabilitatif.

Kedua, penguatan sistem pemulihan aset melalui mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan (non conviction based on asset forfeiture).

Ketiga, penguatan sistem pemberantasan korupsi menuju “zero corruption” melalui pembaruan hukum materiil dan hukum formil tindak pidana korupsi, penguatan kelembagaan dan dukungan
teknologi informasi.

Keempat, transformasi layanan akses keadilan yang terjangkau dan substansial melalui perluasan akses layanan bantuan hukum.

Kelima, pembangunan hukum yang mencakup substansi, budaya dan struktur termasuk aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum berdasarkan Pancasila, antara lain melalui mekanisme penyelesaian sengketa diluar Pengadilan (alternative dispute resolution) seperti mediasi penal serta penerapan alternatif pemidanaan dan pendekatan keadilan restoratif yang bertumpu pada asas keadilan, manfaat dan kepastian hukum.

“Adapun sasaran program (outcome) Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan adalah meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan RI, meningkatnya Integritas Aparatur Kejaksaan RI, meningkatnya kapabilitas APIP Kejaksaan RI, meningkatnya efektivitas praktik pengendalian intern pada Kejaksaan RI dan terwujudnya Kejaksaan RI sebagai Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)”ujar Rudi..

Kata dia, tugas dan fungsi Bidang Pengawasan selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus mampu bekerja secara efektif seperti assurance activities yaitu memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, Early warning yaitu melakukan peringatan dini, Anti corruption activities yaitu meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, Consulting activities yaitu memberikan saran dan rekomendasi yang dapat meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Rudi juga menjelaskan tentang peran strategis APIP, paradigma Bidang Pengawasan, upaya peningkatan penguatan sistem pengawasan, implementasi fungsi bidang pengawasan, tugas strategis bidang pengawasan, manajemen risiko, capaian indeks reformasi birokrasi tahun 2024, tingkat maturitas SPIP pada Kejaksaan Tinggi, nilai SAKIP dan pada Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri, tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri, tingkat Akuntabilitas Keuangan (BPK RI), hasil Survey Penilaian Integritas (SPI), Indeks BerAKHLAK, suvey kepuasan masyarakat (SKM), penyelesaian Laporan Pengaduan masyarakat pada Inspektorat I s/d V, aparatur kejaksaan yang dijatuhi hukuman disipilin, penyelesaian laporan pengaduan dan penjatuhan hukuman disiplin tahun 2024 pada wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau.