BATAM – Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Batam mengancam akan turun lagi ke jalan jika 8 poin tuntutan yang mereka sampaikan di depan Kantor Wali Kota Batam tidak segera ditindaklanjuti oleh Wali Kota Batam dan Gubernur Kepri.
Hal tersebut ditegaskan Panglima Garda Metal FSPMI Batam, Suprapto di sela-sela aksi unjuk rasa, Jumat (10/11/2017) siang.
“Sebelum tanggal 20 November 2017 kami akan mempersiapkan aksi yang lebih besar dan mengajak seluruh komponen buruh yang ada di Batam jika tuntutan itu tidak segera ditindaklanjuti,” tegas Suprapto.
Terkait dengan masalah pengupahan, Ia berharap Gubernur Kepri dan Wali Kota Batam harus berani menetapkan UMP tanpa PP 78 tahun 2015.
“Ada pemimpin daerah yang lain di Indonesia yang melakukan itu seperti Gubernur NTB, Gubernur NTT, Gubernur Maluku, Gubernur Papua Barat. Keberanian pemimpin daerah demi kesejahteraan rakyatnya itu yang kami inginkan,” jelasnya,
Selain itu, Ia juga menyoroti BP Batam yang terkesan lepas tangan dengan permasalahan ketenagakerjaan di Batam. Menurutnya, BP Batam adalah pintu masuk Investor ke Batam.
“Harusnya BP Batam tidak boleh lepas tangan atas keterpurukan tenaga kerja yang ada saat ini, karena setiap investor yang masuk pasti melalui BP Batam,” ujarnya.
“Kami juga meminta kepada BP Batam untuk menggratiskan UWTO bagi perumahan itu yang kami perjuangkan juga,” sambungnya.
Penulis : CR 12
Editor : Roni Rumahorbo
Di tengah berbagai ketidakpastian ekonomi global, ekonomi Amerika Serikat kembali menunjukkan ketangguhannya. Hal ini terlihat…
Deretan mobil premium, modifikasi berkelas, hingga atmosfer otomotif yang kental menjadi daya tarik dalam gelaran…
MoraRepublic membagikan visinya untuk memperkuat ekosistem digital Indonesia melalui sinergi MyRepublic Indonesia dan Moratelindo dalam…
Tanggal 22 Mei kembali diperingati sebagai Bitcoin Pizza Day. Tim FLOQ juga turun membagikan Bitcoin dan Pizza…
Kehadiran long weekend Idul Adha selalu membawa teka-teki gaya tersendiri: bagaimana kita bisa mengemas pakaian yang mampu…
BATAM - Direktorat Jenderal(Ditjen) Imigrasi masih melakukan penyelidikan kasus scam trading yang melibatkan 210 Warga…
This website uses cookies.