Kata Petrus, dalam pertemuan tersebut Keramat meminta agar aktivitas pematokan dan pengukuran dihentikan hingga proses musyawarah tercapai dan dilaksanakan.
“Kepada mereka yang ditahan agar dibebaskan karena mereka sedang membela hak-haknya atas tanah. Segera buka dialog untuk musyawarah sesuai ketentuan,” ujarnya.
Keramat juga meninta 16 Kampung Tua tetap dipertahankan karena melekat hak-hak tradisional kesatuan masyarakat hukum adat Suku Melayu dan Para Perantauan lainnya.
Menurut Petrus, dalam pertemuan tersebut, Komnas HAM mengaku akan menyampaikan kepada BP Batam agar menghentikan pematokan di Pulau Rempang. Kemudian meminta Polri menghentikan proses pidana agar tidak terjadi pelanggaran HAM.
Komnas HAM kata dia, juga akan meminta agar mediasi untuk musyawarah menjadi prioritas penyelesaian oleh Komnas HAM. Kemudian, perwakilan warga Pulau Rempang akan mendapat giliran pertemuan Pra Mediasi oleh Komnas HAM.
Petrus menjelaskan, agenda selanjutnya Komnas HAM akan menjadwalkan rapat Pra Mediasi dengan warga perwakilan Pulau Rempang.
“Sesudah itu Komnas HAM akan turun tinjau lapangan, dan terakhir mempertemukan kedua belah pihak di mediasi oleh Komnas HAM,”pungkasnya./Shafix
Page: 1 2
BATAM - Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) melalui Biro Sumber Daya Manusia (SDM) bersama Kementerian…
BATAM - Direktorat Peningkatan Kinerja dan Manajemen Risiko BP Batam mengadakan rapat kerja Rencana Strategis…
Jakarta - Sebagai tempat berlangsungnya transaksi perdagangan efek di pasar modal, Bursa Efek Indonesia (BEI)…
BATAM - Batam, 19 September 2024 – Dalam rangka mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan…
YOGYAKARTA - Animal Friends Jogja (AFJ) kembali menghadirkan AFJ F.A.I.R #2 (Farmed Animals Initiative Response)…
Kementerian Kominfo dan Nexticorn Foundation akan menyelenggarakan NextHub Global Summit 2024 di Bali, 23-25 September,…
This website uses cookies.
View Comments