Ketika Ruang Terbuka dan Ramah Anak di Batam Terabaikan

BATAM – LSM Gerakan Bersama Rakyat (Gebrak) dan Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak (KPPA) provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menggelar forum diskusi terkait hak-hak anak yang mulai dirampas.

Kegiatan ini diisi oleh dua narasumber yaitu anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Uba Ingan Sigalingging dan Ketua KPPA provinsi Kepri, Erry Syahrial dengan tema “Jangan Rampas Hak Ahli Waris Republik” yang berlangsung di cafe 22an, Batam Center, Rabu (17/7/2019) sekira pukul 20.00 WIB.

Dalam diskusi ini mereka menyoroti tentang bagiamana kurangnya tempat atau ruang terbuka untuk anak di Batam.

Hal tersebut disampaikan oleh Uba Ingan Sigalingging, dalam forum tersebut Ia menyoroti banyaknya gelanggang permainan (Gelper) anak-anak baik di mall ataupun di ruko-ruko yang menjadi arena tidak ramah terhadap anak karena adanya interkasi tidak sehat dan bisa merusak anak.

“Kebetulan di Komisi II memang membahas hal ini terkait pajaknya, tapi yang menjadi sorotan bagi saya adalah bagaimana Gelper ini sudah beralih fungsi izinnya yang dari anak-anak dan keluarga ternyata praktek di lapangan menjadi orang dewasa. Isinya asap rokok semua yang bertebaran dan mirisnya lagi di sana ada orang tua yang membawa anaknya sambil bermain, menurut saya itu sangat merusak kondisi anak dalam tumbuh kembangnya dan interaksi yang tidak lagi sehat,” ujar Uba.

Sementara itu Ketua KPPA provinsi Kepri, Erry Syahrial menyoroti tentang kasus-kasus belakangan ini yang menyebabkan anak-anak meninggal dunia akibat pembangunan infrasruktur maupun kelalaian pengawasan dari orangtua bahkan ada pelecehan-pelecehan seksual yang terjadi pada anak.

“Inilah sederatan fakta bahwa ruang bermain dan ruang publik yang nyaman dan layak untuk anak-anak Batam sudah mulai terampas,” ujar Erry.

Dia kembali menyoroti melihat ketersediaan fasilitas publik, keberadaan kota saat ini umumnya sangat tidak melindungi dan ramah terhadap anak, apalagi terhadap anak disabilitas.

“Kebijakan yang ada justru memfasilitasi kepentingan pemodal dalam mengeksploitasi ruang wilayah publik untuk kepentingan komersial sehingga pemilik modal yang menjadi pemenang pertempuran ekonomi. Salah satu indikasinya, kota dipadati mall, departemen store, pusat-pusat perbelanjaan, hotel, ruko tanpa menyisakan ruang terbuka hijau yang memadai,” kata Erry.

Sementara itu, seorang ibu rumah tangga yang bernama Nita juga mengeluhkan terkait kurangnya fasilitas-fasilitas menyusui di Batam.

“Kalau membahas jangan rampas hak anak mungkin sejak lahir masalah itu sudah terjadi, kenapa saya bilang begitu dirumah sakit itu kebanyakan tidak ada ruang menyusui dini, apalagi ruang terbuka untuk anak sama sekali tidak ada,” ucap Nita.

Pada intinya dalam diskusi tersebut mereka mengarapkan pemerintah lebih peduli atau lebih jeli lagi terhadap perkembangan anak-anak yang ada di Batam.

Karena anak-anak ini adalah generasi penerus bangsa, kalau sudah dari kecil anak-anak tersebut tidak mendapatkan lingkungan yang ramah dan layak bagaimana nasib bangsa ini kedepannya.

 

 

 

 

 

 

 

 

Penulis : Shafix

Editor : Rumbo