Kombes Asep : Criminal Justice System harus Sepaham

Terkait Keberadaan Gelper di Batam

BATAM – swarakepri.com : Kapolresta Barelang Kombes Asep Safrudin mengatakan bahwa penegakan hukum terkait keberadaan arena Gelanggang Permainan(Gelper) di Batam diperlukan kesepahaman dari seluruh komponen aparat penegak hukum yang ada dalam Criminal Justice System atau Sistem Peradilan Pidana(SPP).

Sesuai dengan Undang-Undang No 8 tahun 1981 KUHAP, Criminal Justice System(CJS) di Indonesia menggunakan empat komponen aparat penegak hukum yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

“Untuk gelper masih banyak diperdebatkan. Polresta sepakat bahwa itu(perjudian,red) harus ditindak, tapi untuk menegakkan hukum CJS juga harus sepaham dengan hal tersebut,” tegas Asep kepada batamsatu.com(amog grup),Sabtu(11/4/2015).

Asep juga mengatakan bahwa saat ini Polresta Barelang sedang menangani kasus gelper dan masih dalam tahap pemberkasan.

“Mungkin bisa di sounding dgn CJS lain dan Pemda(Pemko Batam,red) juga untuk masalah ini,” terangnya.

Diberitakan sebelumnya kinerja Badan Penanaman Modal- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) Kota Batam patut dipertanyakan dalam melakukan pengawasan puluhan izin usaha Gelanggang Permainan(Gelper) yang telah dikeluarkan.

Sebanyak 29 lokasi gelper yang telah diberikan izin oleh BPM-PTSP Batam diduga kuat terjadi pelanggaran dan berbau perjudian. Namun sayangnya hingga saat ini BPM-PTSP selaku pemberi izin terkesan tutup mata dan membiarkan pelanggaran semakin merajalela. (red/amok)