Komnas HAM Beberkan Hasil Temuan Awal Kasus Pulau Rempang

Keterangan Masyarakat Desa Sembulang, Desa Dapur 6 dan Pantai Melayu

a. Proses sosialisasi terkait relokasi secara door to door oleh pihak BP Batam dan Tim Satgas Terpadu ke rumah-rumah masyarakat dengan melibatkan Polisi dan TNI membuat warga merasa terintimidasi.

b. Bahwa masyarakat tidak pernah menandatangani persetujuan relokasi dan tidak hadir dalam dalam sosialisasi tersebut dikarenakan tidak menyetujui atas rencana relokasi.

c. Bahwa tidak ada pemberitahuan dan sosialisasi yang layak dari BP Batam, juga belum ada kesepakatan bersama warga sehingga masyarakat keberatan atas kegiatan pematokan lahan pada 7 September 2023.

d. Pengerahan 1.000 aparat untuk mengamankan pematokan lahan menimbulkan reaksi penolakan secara dari masyarakat.

e. Masyarakat menyatakan bahwa pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah berhenti beroperasi karena para tenaga kesehatan yang bertugas di Pulau Rempang diminta berkemas dan bersiap pindah ke fasilitas kesehatan yang baru.

f. Komnas HAM menerima informasi dari beberapa pihak bahwa terjadi pelibatan ASN untuk mengajak masyarakat Pulau Rempang agar bersedia direlokasi dengan konsekuensi tertentu.

g. Bahwa ada tekanan dari pejabat desa setempat bagi PNS yang bekerja di lingkungan tersebut agar mengikuti persetujuan relokasi.

h. Komnas HAM juga menemukan peninggalan berupa makam kuno di Desa Sembulang, yang salah satunya teridentifikasi makam kuno tahun 1958.