Komnas HAM dan KPAI Diminta Kawal Penanganan Dugaan Eksploitasi Anak di Pawai MBG Batam

BATAM – Korps Pergerakan Mahasiswa Muslim Indonesia Putri(KOPRI) PC PMII Batam secara resmi menyurati Komisi Perlindungan Anak Indonesia(KPAI) dan Komisi Hak Azasi Manusia(Komnas HAM) untuk pengawalan dugaan eksploitasi dan manipulasi anak pada kegiatan pawai dukungan Makan Bergizi Gratis(MBG) di Kota Batam pada tanggal 21 Juni 2026.

Permitaan tersebut tertuang dalam Surat Nomor: 015.KOPRI.PC-VII.U-09.02.015.A-I.07.2026 yang ditandatangani Ketua KOPRI PC PMII Batam Fazarina Nurfatihah dan Sekretaris Rama Octaviani tersebut ditujukan kepada Ketua Komnas HAM Anis Hidayah, sedangkan surat Nomor: 018.KOPRI.PC-VII.U-09.02.018.A-I.07.2026 ditujukan kepada Ketua KPAI Aris Edi Laksono tertanggal 20 Juli 2026.

Dalam surat tersebut, Ketua KOPRI PMII PC Batam Fazarina Nuariatiah meminta Komnas HAM RI dan KPAI untuk melakukan pengawalan, supervisi, serta pemantauan terhadap proses penanganan perkara dugaan eksploitasi dan manipulasi anak dalam kegiatan pawai dukungan terhadap Program MBG di Batam pada 21 Juni 2026.

“Permohonan ini kami sampaikan berdasarkan keprihatinan atas dugaan pelibatan anak-anak, khususnya peserta didik tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dalam kegiatan yang disertai penyampaian orasi oleh sejumlah tokoh politik dan anggota legislatif”kata Fazarina dalam surat tersebut.

“Kondisi tersebut menimbulkan dugaan adanya pelanggaran terhadap prinsip kepentingan terbaik bagi anak (The Best Interest Of The Child), hak
anak untuk memperoleh perlindungan dari eksploitasi, serta prinsip Partisipasi Bermakna Anak (Meaningful Child Participation) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan berbagai ketentuan hukum lainnya,”lanjutnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa pernyataan Komisioner KPAI yang menilai bahwa pelibatan pelajar dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk eksploitasi dan manipulasi anak menjadi dasar penting bahwa persoalan ini memerlukan perhatian serta pengawalan secara serius guna memastikan terpenuhinya hak-hak anak dan mencegah terulangnya peristiwa serupa di kemudian hari.

“Sebagai organisasi kemahasiswaan yang memiliki perhatian terhadap isu perlindungan perempuan dan anak, KOPRI PC PMII Kota Batam memandang bahwa penanganan perkara ini perlu dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, kami berharap Komnas HAM RI dapat menjalankan fungsi pengawasan, koordinasi, supervisi, dan pemberian rekomendasi
kepada instansi terkait agar proses penanganan dugaan pelanggaran ini berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlakum,”tegasnya.

7 Permohonan KOPRI PMII PC Batam  

Dalam surat tersebut, KOPRI PMII PC Batam menyampaikan 7 permohonan, yakni Pertama, menerima dan menindaklanjuti permohonan pengawalan ini.