LBH Ansor Kecam Penurunan Paksa Atribut Posko Bantuan Hukum di Rempang

BATAM – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Batam kecewa dan mengecam sikap pemerintah yang telah mencopot atribut Posko Bantuan Hukum LBH Ansor di Kelurahan Sembulang, Pulau Rempang.

Sekretaris LBH Ansor Batam Sholihul Abidin mengatakan pencopotan baliho posko dan bendera (umbul-umbul) dilakukan saat tim LBH Ansor tidak berada di lokasi.

“Menurut keterangan warga, pencopotan tersebut dilakukan oleh aparat pemerintah daerah,” jelas Abidin.

Untuk itu menurut Abidin, LBH Ansor Batam akan melayangkan surat keberatan secara resmi terkait peristiwa pencopotan tersebut dan bila diperlukan juga akan mengambil langkah-langkah lain secara hukum.

Tak hanya dicopoti, atribut posko bantuan hukum LBH Ansor berupa baliho dan bendera juga dibawa aparat Pemerintah Daerah.

“Peristiwa ini adalah satu lagi contoh keangkuhan dan kesewenangan aparat Pemerintah Daerah. Padahal kritik sudah disampaikan di seluruh negeri, tapi rasanya mental aparat Pemerintah Daerah belum berubah. Kami minta seluruh atribut kami segera dikembalikan seperti semula, ” tegas Abidin.

Terkait upaya apa yang akan dilakukan oleh LBH Ansor selain protes ke Pemerintah Daerah, Abidin menyampaikan bahwa LBH Ansor Batam telah berkoordinasi dengan Pengurus Pusat LBH Ansor.

“Kami juga sudah menyampaikan ke Pengurus Pusat LBH Ansor, PP GP Ansor, dan PBNU terkait hal ini,” paparnya.

Sementara itu Ketua Pengurus Pusat LBH Ansor, Abdul Qodir, mengemukakan bahwa, Posko bantuan hukum LBH Ansor didirikan di atas lahan milik warga yang merupakan klien LBH Ansor dan sudah mendapatkan izin dari klien tersebut.

“Oleh karena itu tidak ada alasan untuk mencopoti bendera dan spanduk kita (LBH Ansor),” tegasnya.

Selain itu, Abdul Qodir juga menegaskan bahwa pendirian Posko bantuan hukum LBH Ansor di Pulau Rempang adalah bentuk respon dari arahan Ketua Umum PBNU (Pengurus Basar Nahdlatul Ulama) untuk mengawal warga Rempang.