Majelis Rakyat Kepri Tolak Hasil Paripurna Penetapan Wakil Gubernur Kepri

BATAM – Puluhan LSM, Ormas dan Paguyuban yang tergabung dalam Majelis Rakyat Kepri menolak hasil sidang paripurna DPRD Kepri yang menetapkan Isdianto sebagai Wakil Gubernur Kepri sisa masa jabatan 2016-2021.

Penolakan tersebut disampaikan melalui pemasangan spanduk di beberapa titik di wilayah kota Batam dan menyampaikan surat pernyataan sikap kepada Gubernur Kepri.

Surat pernyataan sikap Majelis Rakyat Kepri tersebut diterima oleh Asisten 1 Pemprov Kepri Raja Ariza di Kantor Gubernur Kepri Dompak, Tanjungpinang, Rabu (27/12).

“Kita sudah memberikan surat kepada Pak Raja Ariza Asisten I (Pemprov Kepri) untuk menolak Wagub (Kepri) yang menyalahi aturan undang-undang, dan beliau akan menyampaikan kepada Gubernur Kepri,” jelas Ketua Majelis Rakyat Kepri Feri kepada SWARAKEPRI.COM, Jumat(29/12).

Penolakan Wagub Kepri disampaikan lantaran pelaksanaan sidang paripurna yang secara aklamasi menetapkan calon tunggal Isdianto sebagai Wakil Gubernur Kepri menimbulkan unsur pidana sesuai dengan yang tercantum dalam ayat 180 pasal 1 UU No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undnag Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Dengan adanya unsur pidana tersebut , Majelis Rakyat Kepri menyatakan sikap untuk meminta Presiden membatalkan dan tidak melakukan proses pelantikan terhadap H. Isdianto sebagai Wakil Gubernur Kepri karena proses sidang paripurna penetapan Wakil Gubernur Kepri bertentangan dengan UU No. 10 Tahun 2016.

Surat Pernyataan dari Majelis Rakyat Kepri tersebut turut ditandatangani oleh Ketua dan Pengurus dari DPW Gerakan Kepulauan Riau Sukses (Gerak Keris), DPD Fisabillilah Batam, DPC Pemuda Anak Tempatan Nusantara Batam, DPD Himpunan Anak Negeri Norma Adat Insan Melayu (Hangnadim) Batam, DPW Laskar Anak Kepri (Lasak) Kepri, DPP Hinterland Center Kepri, DPW Lembaga Pengawasan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LPP Tripikor) Kepri, DPD Ruang Aspirasi Serumpun (Ruas) Batam, DPD Ikatan Pemuda Bugis Nusantara (IPBN) Batam, DPW Komite Peduli Lingkungan Hidup Indonesia (KPLHI) Kepri, DPD Gerakan Anak Bangsa (Gerbang) Batam, Gerakan Ekonomi Rakyat, DPD Asosiasi Pedagang Kaki Lima (Akli) Batam, DPD Lembaga Kesejahteraan Buruh & Pelaut Indonesia (LKBPI) Batam, DPD Jaringan Anak Kepri (Jangkar) Batam, DPD Generasi Muda Pariaman (Gempar) Batam, DPD Laskar Bugis Melayu (LBM) Batam, DPP Generasi Cinta Indonesia (Gercia) Kepri, DPW Peduli Ekonomi Rakyat Indonesia Kepri.

 

 
Penulis : Siska

Editor   : Rudiarjo Pangaribuan